Breaking News:

Dorong Dialog Suu Kyi-Junta, Menlu ASEAN Gelar Pertemuan dengan Militer Myanmar

Para menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara menggelar pertemuan virtual untuk membahas krisis politik di Myanmar pada Selasa (2/3).

Editor: Vito
Kompas.com/Istimewa
Pengunjuk rasa berlarian setelah polisi memberikan tembakan peringatan dan menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstrasi di Mandalay, Myanmar, pada 9 Februari. Polisi bergerak setelah massa berdemonstrasi menentang kudeta militer Myanmar.(STR via AP) 

TRIBUNJATENG.COM, SINGAPURA - Para menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara menggelar pertemuan virtual untuk membahas krisis politik di Myanmar pada Selasa (2/3).

Pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut dilakukan setelah semakin brutalnya tindakan kekerasan pasukan keamanan di Myanmar dala menghadapi unjuk rasa anti-kudeta militer.

Reuters memberitakan, perundingan itu akan dilakukan 2 hari setelah hari paling berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi sebulan lalu. Kudeta militer memicu kemarahan dan aksi protes jalanan massal di seluruh Myanmar.

Dalam sambutan yang dibacakan di televisi pemerintah oleh penyiar berita, pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyatakan, para pemimpin protes dan penghasut akan dihukum, dan mengancam akan menindak pegawai negeri yang menolak untuk bekerja.

Ia telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru, dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenangnya, tetapi tidak memberikan kerangka waktu yang jelas.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menuturkan, rekan-rekannya di ASEAN akan blak-blakan saat mereka bertemu melalui video call pada hari Selasa. Dia akan memberi tahu perwakilan militer Myanmar bahwa mereka terkejut dengan kekerasan yang terjadi.

Dalam wawancara televisi Senin malam, menurut dia, ASEAN akan mendorong dialog antara Suu Kyi dan junta. “Ada kepemimpinan politik dan ada kepemimpinan militer, di sisi lain. Mereka perlu bicara, dan kami perlu membantu menyatukan mereka,” katanya, seperti yang dilansir Reuters.

Dalam cuitannya di Twitter, Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, mengindikasikan bahwa ASEAN akan tegas menanggapi kekerasan oleh aparat yang terjadi di Myanmar.

Negara-negara anggota ASEAN terdiri dari Myanmar, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Tetapi, upaya ASEAN untuk terlibat dengan militer Myanmar mendapat teguran keras dari kelompok-kelompok dalam gerakan anti-kudeta, termasuk komite anggota parlemen yang digulingkan, yang telah menyatakan junta sebagai kelompok teroris.

Sa Sa, utusan yang ditunjuk komite untuk PBB, mengungkapkan, ASEAN seharusnya tidak berurusan dengan rezim yang dipimpin militer yang tidak sah.

Alumni program pemuda ASEAN di Myanmar itu berujar, blok tersebut harus berbicara dengan perwakilan internasional dari pemerintahan Suu Kyi, bukan dengan rezim.

"ASEAN harus memahami bahwa kudeta atau pemilihan ulang yang dijanjikan oleh junta militer sama sekali tidak dapat diterima oleh rakyat Myanmar," tukasnya dalam surat kepada ASEAN. (Kontan.co.id)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved