Berita Semarang

Fenomena Longsor dan Banjir di Semarang, DPRD Sarankan Pemkot Buat Manajemen Pemetaan Sifat Tanah

Dia menyebutkan, ada dua sifat tanah di Kota Semarang yakni pergerakan tanah di wilayah atas dan penurunan tanah di wilayah bawah

Penulis: Elsa Elningtyas | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Eka Yulianti Fajlin
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah beberapa waktu terakhir terjadi di beberapa wilayah Kota Semarang, diantaranya di Lempongsari, Jomblang, Trangkil, dan terakhir di perumahan Bumi Manyaran Permai Kelurahan Sadeng.

Sejumlah rumah rusak akibat adanya bencana tersebut.

Di sisi lain, bencana banjir juga sempat mengepung wilayah Kota Semarang bagian utara dan timur.

Melihat fenomena bencana, Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso menyarankan Pemerintah Kota Semarang segera membuat manajemen pemetaan mengenai sifat tanah di Kota Lunpia.

Dia menyebutkan, ada dua sifat tanah di Kota Semarang yakni pergerakan tanah di wilayah atas dan penurunan tanah di wilayah bawah.

Terjadinya bencana baik di wilayah bawah maupun atas bisa menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Semarang mengenai tata ruang wilayah.

"Kami lihat daerah yang labil tanahnya bergerak. Jangan sampai digunakan untuk tempat tinggal, perumahan, atau kegiatan kemasyarakatan," ujarnya, Selasa (2/3/2021).

Daerah yang memiliki tanah labil, sambung Joko, bisa digunakan untuk lahan perkebunan dan penghijauan. Hal itu bisa mendukung penyerapan tanah sebelum turun ke wilayah bawah.

Melihat beberapa fenomena longsor, dia mendorong Pemkot sesegera mungkin melakukan evaluasi terhadap manajemen peta sifat tanah di Semarang. Jangan sampai, kata dia, kejadian serupa terulang kemudian hari.

"Apalagi, kita tidak tahu apakah bangunan di tempat longsor sesuai peruntukkannya, sesuai zona tata ruang wilayah atau tidak. Di beberapa tempat, terutama Gunungpati harus dievaluasi jangan sampai terulang kembali," kata politisi Partai Gerindra.

Di sisi lain, fenomena penurunan tanah di wilayah bawah juga terjadi. Joko menyampaikan, perkiraan penurunan tanah sekitar 10-20 sentimeter per tahun. Penurunan itu bisa dilihat di penanda yang dipasang di pompa Tanah Mas.

Menurutnya, penurunan tanah terjadi karena belum patuhnya masyarakat terhadap penggunaan air bawah tanah. Hal itu terjadi karena Pemkot tidak bisa kontrol langsung terhadap penggunaan air bawah tanah mengingat aturan penggunaan air bawah tanah ada di pemerintah provinsi.

"Kami hanya bisa memantau. Pelanggaran-pelanggaran di zona merah terutama Semarang Utara, Barat, Timur, Genuk masih banyak yang menggunakan artetis buatan masyarakat sendiri," paparnya.

Sebaiknya, lanjut dia, Pemkot mewajibkan warga menggunakan PDAM supaya terjaga keberlangsungan tanah di wilayah bawah. Di sisi lain, PDAM bisa bermanfaat bagi warga.

"Banjir salah satu penyebabnya adalah penurunan tanah. Kedua, manajemen air di Semarang perlu diperbaiki," katanya.

Joko memaparkan, debit air harus bisa dikelola dengan cara memperbesar saluran air, mengatasi persoalan sampah, dan mengefektifkan pompa-pompa di sejumlah kanal.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kota Semarang, Winarsono mengatakan, BPBD hanya memiliki pemetaan bencana longsor dan banjir. Sedangkan mengenai pemetaan sifat tanah tidak dimiliki BPBD.

"Pemetaan sifat tanah tidak ada. Kami hanya mengidentifikan tanah gerak di beberapa wilayah dan pemetaan tanah longsor," jelasnya.

Guna mengantisipasi tanah longsor, pihaknya telah memasang early warning sistem (EWS). Alat itu bisa memberi peringatan jika terdapat gerakan tanah. (eyf)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved