Mal Pelayanan Publik di Blora Hampir Terwujud, Bupati Sudah Teken Kesepakatan dengan MenPAN-RB

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Blora hampir terwujud. Hal itu selaras dengan Bupati Blora Arief Rohman yanh telah meneken kesepakatan bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Penandatanganan kesepakatan bersama ini bersamaan dengan 39 kabupaten kota lainnya. Menteri Hukum dan HAM, Yassona H Laoly juga turut menyaksikan penandatanganan tersebut. Dengan itu, maka setiap daerah akan dimonitor langsung oleh Kementerian PAN-RB dalam pendirian dan pelaksanaan MPP.

Tjahjo mengatakan, antusiasme pemerintah daerah yang tinggi dalam membangun MPP menunjukkan niat serta usaha yang baik  untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.

"MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil," ujar Tjahjo.

Menurutnya, MPP merupakan pembaharuan sekaligus langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.

"Inovasi pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas, dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan. Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan seluruh bentuk pelayanan," kata dia.

Sementara itu, Arief Rohman mengatakan, bahwa Pamkab Blora telah siap dan serius membentuk MPP. Hal itu juga termaktub dalam janji 99 hari kerjanya selepas dilantik.

"Penandatanganan ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sekaligus bentuk kesungguhan serta komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk MPP,” kata Arief Rohman didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora, Purwanto.

Lebih lanjut Arief mengatakan, dalam MPP nanti semua urusan pelayanan masyarakat dikumpulkan menjadi satu atap. Mulai pelayanan administrasi kelahiran hingga kematian. Segala bentuk perizinan, investasi, hingga layanan hukum serta perbankan juga disinkronkan menjadi satu di dalam MPP.

"MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sebab kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah melalui integrasi sistem pelayanan, yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi," kata dia.

Di MPP ini, lanjutnya, layanan akan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu.

"Dengan begitu MPP akan mendorong kemudahan berusaha, yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan. Bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, diharapkan akan semakin mempermudah proses penerbitan izin usaha. Jika membuka usaha dipermudah, maka pembukaan lowongan pekerjaan juga bisa kita dorong untuk mengurangi pengangguran," ujarnya.

Untuk lokasi MPP di Kabupaten Blora akan memanfaatkan Gedung Konco Tani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang ada di Jl.Blora-Cepu km 5 Jepon yang terletak di jalur nasional.

"Gedung Konco Tani Dinas Pertanian sangat representatif dan halamannya luas untuk parkir. Daripada harus membangun gedung baru, akan lebih hemat memaksimalkan gedung yang sudah ada. Nanti akan kita atur bersama dengan DPMPTSP, Dinkominfo dan Dinas Pertanian untuk kesiapan lokasi dan jaringan IT nya," ujarnya. (*)