Breaking News:

Berita Blora

Belum Sepekan Dilantik Jadi Bupati Blora, Arief Terima Banyak Aduan Soal Jalan Rusak

Bupati Blora Arief Rohman mengaku banyak aduan dari masyarakat terkait jalan rusak.

Tribun Jateng/Rifqi Gozali
Bupati Blora Arief Rohman 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Bupati Blora Arief Rohman mengaku banyak aduan dari masyarakat terkait jalan rusak. Orang nomor satu di Blora itu sengaja membuka akses aduan secara terbuka bagi masyarakat Blora melalui berbagai kanal media sosial.

"Kanal aduan sebenarnya sudah lama (sejak menjabat wakil bupati). Banyak yang sudah (kasih) masukan, kemarin kami mulai untuk membuka kanal aduan," ujar Arief Rohman saat ditemui di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (4/3/2021).

Arief mengatakan, kanal aduan yang kembali dibuka tempo hari, sudah banyak warga yang menyampaikan keluh kesahnya. Memang, katanya, yang paling banyak adalah aduan terkait jalan rusak. Kemudian aduan selanjutnya persoalan pupuk di Blora yang dikeluhkan petani.

"Saat ini paling banyak aduan soal jalan. Kemudian pupuk. Aduan disampaikan melalui Whatsapp, inbox Instagram dan Facebook," ujar Arief.

Memang, dari data yang ada, ruas jalan kabupaten yang kondisinya masih rusak di Blora masih banyak. Angkanya 77,71 persen atau setara 940,91 kilometer. Masih tingginya angka jalan rusak ini membuat dia Arief menjadikannya salah satu program prioritas untuk membenahinya selama memimpin Blora.

Lebih lanjut Arief mengatakan, selain jalan dan persoalan pupuk, kanal aduan dimanfaatkan warga Blora untuk sekadar promosi potensi kuliner. Selain itu juga digunakan untuk merespons progres pembangunan Bandara Ngloram Cepu.

"Ada juga yang merespons positif soal Bandara Ngloram terkait penerbangan," ujar dia.

Terkait aduan kepada bupati, warga Blora bisa melalui nomor Whatsapp ke 082314193899 atau ke akun Instagram @ariefrohman838. Kemudian juga bisa melalui akun Facebook Arief Rohman, twitter @AriefRohman_838, atau ke kanal youtube Arief Rohman.

Tidak hanya itu, lanjutnya, perihal aduan dia mendorong seluruh camat dan kepala dinas melakukan hal serupa. Hal itu dinilai lebih taktis bagi setiap birokrasi yang membidanginya.

"Saya juga dorong lapor pak camat lapor kepala dinas, biar semua menerima masukan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kita eranya transparan, bupati, wakil, sekda beserta seluruh kepala OPD kita minta menerima aduan dari masyarakat," tandasnya. (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved