Inkonsistensi Jokowi Bilang Benci Produk Luar Namun Buka Impor Beras, Mendag Menjelaskan Maksudnya

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo dinilai tidak sejalan dengan kebijakannya.

Pada Kamis (4/3/2021) lalu ia meminta masyarakat untuk benci produk luar negeri dan membeli produk lokal.

Namun sehari berikutnya, pemerintah mengumumkan impor beras 1 juta ton.

Baca juga: Berharap Efek Domino, Jokowi Heran Ajakan Benci Produk Asing Jadi Ramai

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan, Sebelum 31 Maret 2021

Baca juga: Mewahnya Desain Masjid Hadiah Pangeran Arab untuk Jokowi di Solo, Lokasi Sudah Ditinjau Gibran

Pernyataan benci produk luar negeri diutarakan Jokowi dalam pidatonya saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2021 pada Kamis (4/3/2021) lalu.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (6/3/2021). 

Jokowi menyebut, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri perlu digaungkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," kata Jokowi.

Namun ajakan membenci produk asing seolah kontradiksi dengan kebijakan pemerintah terbaru yang kembali membuka impor beras sebanyak 1 juta ton.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," jelas Lutfi.

Klaim pemerintah, impor sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

 
Stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras. Namun begitu, pemerintah juga akan tetap melakukan pengadaan beras beras-besaran dari petani lokal.

Upaya menjaga ketersediaan stok beras tersebut dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.