KLB Demokrat Tunjuk Moeldoko, Annisa Pohan Geram: Ada Pembiaran dari yang Punya Kuasa

TRIBUNJATENG.COM- Istri Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan menyindir pemerintah atas kasus yang dialami partai Demokrat.

Annisa Pohan menilai partai politik yang diambil secara paksa kini justru ada pembiaran dari penguasa.

Menantu Susilo Bambang Yudhono (SBY) itu menyebut hak-hak rakyat kecil kurang dilindungi.

Annisa Pohan lalu mengatakan saat ini masyarakat harusnya tidak hanya diam.

"Ketika sebuah Partai Politik diambil haknya secara paksa dg melanggar konstitusi, lebih lagi ada “pembiaran” dari yang punya kuasa.
Apalagi dengan hak Rakyat kecil? Siapa yang akan lindungi? apakah kita akan terus diam?" tulisnya.

Annisa Pohan lalu menilai selama ini keadilan telah hilang.

Namun, saat ini banyak yang tidak sadar dan menjadi penonton pasif.

"Saya sadar, sdh lama keadilan pergi dari negara ini dan tidak pernah kembali.
Itu karena kita hanya menjadi penonton pasif, tidak membela keadilan dan tidak ikut berperan aktif “memulangkan” keadilan.
apakah kita akan terus diam?" tulisnya.

KLB Demokrat

olitikus Partai Demokrat, HM Darmizal MS mengatakan hasil KOngres Luar Biasa (KLB) akan memilih Moeldoko sebagai ketua umum partai.

KLB Partai Demokrat menurut Darmizal akan diselenggarakan Jumat (5/3/2021).

Darmizal mengklaim Moeldoko bakal menjadi Ketua Umum baru, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Suara yang diberikan, ungkapnya, kemungkinan akan menjadi suara mayoritas kader.

"Insyaallah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," kata Darmizal.

Satu di antara alasannya, menurut Darmizal, karena seluruh kebutuhan alat peraga bakal dipersiapkan dan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"DPD dan DPC Indonesia tinggal bekerja keras meyakinkan suara masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Kata AHY

Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) menegaskan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat tidak sah.

AHY mengatakan KLB itu tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.

AHY menegaskan mewakili ketua DPD, DPC serta seluruh kader Demokrat menyebut bahwa peserta yang hadir di KLB bukan pemilik suara yang sah.

"Dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah digunakan dalam kongres ke-V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu," ujar AHY.

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal," tegasnya.

Selain itu, AHY menilai KLB tersebut tidak sesuai dengan konsititusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

AHY mengatakan dalam kongres luar biasa itu tidak ada satupun ketua DPD dan DPC yang hadir sehingga tidak sah.

Ia menambahkan para pemilik suara masih setia mendukung kepemimpinan yang sah, hasil kongres V pada Maret 2020 lalu.

"Faktanya seluruh ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB. Mereka setia dan solid pada kepemimpinan yang sah," terangnya.