Breaking News:

Berita Kebumen

Pemkab Kebumen Siapkan Pengacara untuk Warga Miskin yang Tersandung Hukum

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, dengan terbitnya Perda ini, pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat lemah

Penulis: khoirul muzaki | Editor: muslimah
Istimewa
Pengesahan Raperda oleh Pemkab bersama DPRD Kebumen di kantor DPRD, Jumat (4/3/2021) lalu 

TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama DPRD Kebumen telah mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Yang menarik, satu di antaranya adalah Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, dengan terbitnya Perda ini, pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat lemah yang sedang tersandung masalah hukum. 

Bantuan itu bisa dalam bentuk penyediaan pengacara, dan pendampingan hukum.

Menurut dia, selama ini rasa keadilan untuk masyarakat bawah tak jarang terabaikan. 

"Karena itu pemerintah harus harus hadir, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tengah berjuang mendapatkan keadilan,"ujarnya, Senin (7/3/2021) 

Perda lain yang disahkan yaitu Perda Penanggulangan Tuberkulosis. Perda ini dinilai membantu pemerintah untuk merespon cepat penanganan tuberkulosis. Terlebih di Kebumen penderita penyakit ini masih cukup banyak.

Kemudian Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan yang dibuat untuk mendorong sinergitas antara Pemda, dengan pihak swasta dan masyarakat agar bisa membangun pariwisata yang lebih modern, dan berbasis kearifan lokal.

Dengan begitu diharapkan akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan konsisten oleh seluruh perangkat daerah, sesuai tugas dan kewenangannya.

"Saya meminta kepada semua perangkat daerah terkait, agar dapat melaksanakan ketentuan Perda ini sesuai tugas dan kewenangannya,"ucap Bupati.

Sementara itu, Sarimun menjelaskan pengesahan empat Perda ini merupakan insiatif DPRD yang sudah dibahas secara rinci oleh Pansus. Selain itu juga sudah dilakukan persetujuan oleh semua fraksi untuk disahkan menjadi Perda.

‘’ Sebelum disahkan Perda ini sudah di sepakati dan mendapat persetujuan dari seluruh Fraksi,’’terangnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved