Breaking News:

Berita Demak

Bawaslu Demak Canangkan Desa Anti Politik Uang di Gajah, Harap Bisa Jadi Contoh Daerah Lain

Bawaslu Kabupaten Demak mencanangkan desa anti politik uang di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah. Pembentukan itu untuk mewujudkan desa yang bersih dan

Istimewa
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak mencanangkan desa anti politik uang di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah. 

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Demak mencanangkan desa anti politik uang di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah.

Pembentukan desa anti politik uang merupakan kerjasama antara Bawaslu Demak dengan masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang bersih, bebas dari segala bentuk praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Demak Khoirul memgatakan, pembentukan itu untuk mewujudkan desa yang bersih dan bebas dari politik uang.

Sehingga ke depan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa mengaja desa dari politik uang.

"Tak bisa dipungkiri lagi, bahwa setiap digelar hajatan politik senantiasa dibarengi dengan adanya politik uang, baik pemilihan di tingkat desa ( pilkades ) maupun pemilihan presiden (pilpres).

Adapun praktik politik uang atau politik perut bentuknya bermacam macam, bisa berupa pemberian uang secara langsung, sodaqoh, hadiah,uang transport, bantuan acara  kelompok warga hingga bagi bagi sembako," kata Khoirul kepada Tribun Jateng, Sabtu (13/3/2021).

Praktik politik uang yang terjadi di tengah masyarakat, kata dia, dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia.

Politik uang menjadikan biaya politik semakin tinggi sehingga mendorong konstestan yang terpilih untuk berperilaku korupsi.

“Adanya korupsi itu diawali dari money politik, prosesnya yang tidak baik, maka yang dipikirkan bukan rakyatnya, akan tetapi bagaimana bisa mengembalikan ongkos politiknya (uang),” imbuhnya.

Menurutnya, politik uang adalah masalah besar. Untuk itu  perlu kerjasama semua pihak untuk bersama sama menanggulanginya. 

Pemilihan atau pemilu adalah aktualisasi demokrasui yang pada hakekatnya milik rakyat sehingga rakyat turut bertanggungjawab dalam pengawalannya.

“Nah, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyatakan sikap menolak atau tidak menerima terhadap praktik politik uang serta berani menyampaikan  laporan atau informasi dugaan adanya politik uang,” pungkasnya.(yun)

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved