Breaking News:

Berita Pati

Komisi D DPRD Pati Godok Raperda tentang Penyandang Disabilitas

DPRD Kab Pati menggelar rapat dengar pendapat umum untuk membahas Raperda tentang penyandang disabilitas.

Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat dengar pendapat umum (public hearing) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyandang disabilitas, Jumat (12/3/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat dengar pendapat umum (public hearing) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyandang disabilitas, Jumat (12/3/2021).

Kegiatan ini dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati.

Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto menyebut, Raperda ini disusun dalam rangka mewujudkan kepasian hukum dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabiltas di Kabupaten Pati.

“Selama ini, sarana-prasarana publik maupun akses lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas belum sesuai dengan harapan, maka kami buat Raperda ini. Ini merupakan inisiatif Komisi D,” ujar Wisnu ketika diwawancarai usai rapat dengar pendapat umum.

Dia menjelaskan, setelah Raperda ini disahkan menjadi Perda, nantinya sarana-prasarana umum dan tempat pelayanan publik harus menyediakan jalur dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.

“Antrean bank, masuk gedung, masuk tempat pelayanan publik, harus ada jalur khusus disabilitas. Mereka harus mendapat layanan khusus dan prioritas. Termasuk juga di rumah sakit,” papar Wisnu.

Dia menambahkan, di sektor pendidikan, pihaknya juga akan mengupayakan adanya kuota khusus bagi pelajar disabilitas.

Wisnu menyebut, pihaknya juga memberi perhatian khusus dalam hal akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Dalam pasal 44 Raperda ini, diatur bahwa pemerintah daerah dan BUMD wajib memberi formasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas, paling sedikit 2 persen dari total kebutuhan karyawan. Adapun untuk perusahaan swasta, kuota penyandang disabilitas ialah 1 persen dari total karyawan.

“Raperda ini inisiatif kami, masih harus kami ajukan ke Bapemperda untuk dipansuskan,” tandas Wisnu. (*)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved