Breaking News:

Berita Pati

Ketua PGRI Jateng Harap Pemerintah Akomodasi Guru Agama Saat Rekrutmen Satu Juta Guru PPPK

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, mendesak pemerintah untuk mengakomodasi para guru agama dalam rekrutmen satu juta guru PPPK

Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal
Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi ketika diwawancarai Tribunjateng.com di Gedung PGRI Pati, Sabtu (13/3/2021). 

Penulis: Mazka Hauzan Naufal

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mendesak pemerintah untuk mengakomodasi para guru agama dalam rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut dia, penyediaan formasi khusus untuk guru agama dapat sekaligus menjawab isu liar yang beredar bahwa pelajaran agama hendak dihilangkan.

Isu ini muncul berkenaan dengan tidak munculnya istilah “agama” dalam Visi Pendidikan Indonesia di draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

“Kebijakan satu juta guru sangat baik, tapi kami juga harapkan bisa menjangkau guru agama. Formasi guru agama dalam rekrutmen satu juta guru belum muncul.
Maka bisa diterjemahkan (oleh masyarakat yang cemas), jangan-jangan nanti pelajaran agama juga dihapus, karena formasi juga tidak ada,” ungkap Muhdi ketika diwawancarai Tribunjateng.com di Gedung PGRI Pati, Sabtu (13/3/2021).

Ia menambahkan, PGRI Jawa Tengah sudah mengingatkan pemerintah tentang hal ini. Namun, pihaknya mendapat jawaban bahwa hal ini masih dalam pembahasan.

“Rekrutmen guru agama ini sekaligus untuk menjawab bahwa tidak ada maksud untuk menghilangkan pelajaran agama. Jawaban Mendikbud memang tidak ada maksud menghilangkan, jadi tunjukkan lewat itu,” tegas dia.

Muhdi mengakui, jumlah guru agama di Jawa Tengah sangat tidak memadai. Masih ada kekurangan sangat besar.

Menurut dia, tidak setiap sekolah, dalam hal ini SD, memiliki guru agama tetap. Kalaupun ada statusnya guru honorer. Bahkan, ada juga guru agama yang mengajar di beberapa sekolah sekaligus.

“Jadi sangat tidak cukup. Bahkan kecil sekali adanya formasi baru. Formasi di rekrutmen satu juta guru PPPK juga belum muncul.

Kenapa? Memang guru agama ini punya bapak dua. Dia kerja di Kemendikbud, tapi kewenangan dia ada di Kemenag. Maka mestinya persoalan ini bisa diselesaikan. Misalkan kalau di sekolah biarlah jadi kewenangan Kemendikbud. Kalau masalah kompetensi bisa saja bekerjasama dengan Kemenag,” tandas dia. (mzk)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved