Breaking News:

Berita Demak

Bupati Demak Sampaikan Pandangan Umum terhadap 3 Raperda Usulan DPRD

Bupati Demak menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Raperda yang diusulkan DPRD Demak.

Tribun Jateng/Muhammad Yunan Setiawan
Bupati Demak menyampaikan pandangan umum terhadap tiga rancangan peraturan daerah yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Demak dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Demak, Senin, (15/3/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Bupati Demak menyampaikan pandangan umum terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Demak dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Demak, Senin, (15/3/2021). 

Bupati Demak yang diwakilkan Joko Sutanto sebagai Wakil Bupati menyampaikan pandangan terhadap Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat, Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Beas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Raperda tentang Pajak Restoran.

Joko mengatakan,  munculnya tiga raperda tersebut dilatarbelakangi oleh usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sebagai bentu dari usaha rakyat yang perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan bersikenambungan.

Hal itu bisa terwujud melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya.

”Sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan yang salah satunya didukung dengan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ucapnya.

Sementara itu terkait Raperda KUR, Joko menyampaikan program KUR banyak memberikan manfaat di antaranya kemudahan dalam proses pengajuan kredit serta bunga KUR yang ringan.

Harapannya, kata dia, agar masa mendatang adalah bunga KUR semakin ringan dari sebelumnya dan program KUR tetap ada.

”Dengan adanya program KUR ini sangat membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk modal pengembangan usaha. Harapan yang disampaikan adalah permohonan bantuan untuk fasilitasi baik dari dinas setempat maupun bank agar bisa mengikuti pameran,” kata Joko.

Dan yang terakhir terkait Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Menurut Joko Pada Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) yang semula terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf a,b,c dan d, huruf b dihilangkan. Sehingga di semua ayat menjadi 3 huruf, yaitu huruf a, b dan c.

Sehingga dalam Pasal 7 berbunyi Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) per tahun ; b. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun ; dan c. Untuk NJOP lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,200 % (nol koma dua ratus persen) per tahun. (*)

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved