Breaking News:

Junta Ancam Hukum Mati Semua Demonstran Myanmar

Ancaman hukuman mati terhadap demonstran itu diajukan Badan Pemerintahan Militer Myanmar, Dewan Administrasi Negara (SAC).

Editor: Vito
STR / AFP
Para pengunjuk rasa memberi hormat tiga jari dalam aksi menyalakan lilin untuk menghormati mereka yang telah meninggal dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Sabtu (13/3/2021) malam. Kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar mendorong seruan revolusi semakin menguat. 

NAY PYI TAW, TRIBUN - Junta militer Myanmar mengancam akan menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh demonstran, terutama di kota-kota yang telah menetapkan status darurat militer.

Ancaman hukuman mati itu diajukan Badan Pemerintahan Militer Myanmar, Dewan Administrasi Negara (SAC).

SAC mengumumkan penerapan darurat militer di sejumlah kota seperti Hlaing Tharyar, Shwepyithar, Dagon Selatan, Dagon Seikkan, dan Okkalapa Utara di Yangon, Mandalay, serta sejumlah tempat lain yang menjadi pusat kerusuhan pedemo pro-demokrasi dengan aparat keamanan.

Melansir portal berita lokal independen, The Irrawaddy, stasiun televisi pemerintah, MRTV, melaporkan komandan militer daerah Yangon telah diberi mandat administratif, peradilan, hingga militer di wilayah itu.

Dengan mandat itu, komandan regional Yangon berwenang mengadili secara militer setiap orang yang melakukan satu dari 23 pelanggaran yang ditetapkan dalam situasi darurat militer di kota-kota tersebut.

Para pelanggar juga bisa dijerat beragam ganjaran, mulai hukuman mati, hukuman penjara tidak terbatas, dan hukuman maksimum lain di bawah undang-undang yang diberlakukan.

Puluhan perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran dalam penerapan darurat militer terdiri dari pengkhianatan tingkat tinggi, penghasutan, menghalangi personel militer dan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas, menyebarkan berita palsu, kepemilikan senjata, hubungan dengan organisasi terlarang, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, hingga vandalisme.

Sementara itu, pelanggaran lain menyangkut pelanggaran UU Keimigrasian, UU Media, UU Percetakan dan Penerbitan, UU Administrasi Desa, UU Transaksi Elektronik, dan UU Anti-Terorisme.

Mereka yang divonis hukuman mati dan hukuman berat lain hanya dapat mengajukan banding kepada ketua SAC dan komandan regional Yangon.

Selain aturan yang semakin ketat, tanggapan aparat keamanan Myanmar juga semakin brutal terhadap demonstrasi anti-junta militer yang terus meluas sejak kudeta 1 Februari lalu.

Kelompok pemantau hak asasi manusia Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan, saat ini sudah lebih dari 190 orang tewas ditembak aparat keamanan Myanmar sejak kudeta.

Sementara, ribuan warga Myanmar memilih kabur setelah ketegangan antara massa anti-kudeta militer dengan pasukan keamanan terus menelan korban jiwa. Mereka memilih kabur membawa barang-barang mereka menggunakan sepeda motor.

Warga distrik Hlaing Tharyar mengatakan, keputusan mereka untuk kabur disebabkan pemberlakuan darurat militer di daerah tersebut.

"Di sini seperti zona perang, mereka menembak di mana-mana. Sebagian besar orang terlalu takut untuk keluar rumah," kata seorang warga kepada Reuters. (cnn)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved