Breaking News:

Rencana Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro Sudah Kantongi Restu Regulator

pembentukan holding itu tidak hanya mempertimbangkan bisnis, tapi juga peningkatkan kesejahteraan pekerja perusahaan yang terlibat, dan pelaku usaha

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Rencana pembentukan Holding Ultra Mikro telah mengantongi restu dari sejumlah lembaga, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi.

Seperti diketahui, Holding Ultra Mikro akan dibentuk dari penggabungan tiga BUMN, meliputi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, OJK berpesan agar ekosistem BUMN itu bisa menerapkan prinsip-prinsip PSAK 71 secara baik. Selain itu, valuasi saham PNM dan Pegadaian diharapkan berlangsung wajar saat rights issue dilakukan BRI.

Selain itu, menurut dia, BI berpesan agar sumber pendanaan alternatif tetap dimiliki PNM dan Pegadaian. Sementara BI mendukung pembentukan holding karena langkah itu dipercaya dapat mempercepat digitalisasi UMKM dan memperkuat inklusi keuangan.

Sedangkan LPS menyampaikan agar ekosistem itu bisa menjadi mitra lembaga keuangan lain seperti BPR, dan menghindari praktik monopoli dalam berkegiatan. KSSK ingin memastikan pembentukan ekosistem itu tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap industri perbankan nasional.

Terakhir, Komite Privatisasi telah memberi persetujuan dengan catatan agar rights issue BRI diikuti pemerintah. Dengan begitu, peran serta pemerintah melalui penyetoran saham Seri B negara di Pegadaian dan PNM.

“Nantinya rights issue akan ada keterbukaan informasi yang kami sampaikan segera setelah kami konsultasi dengan DPR, di mana BRI akan rights issue diharapkan terjadi di triwulan ketiga," kata Tiko, sapaannya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (18/3).

Rights issue akan diikuti pemerintah dan disetujui Komite Privatisasi. Kemudian, pemerintah akan melakukan penyetoran modal non-tunai, serta mempertahankan satu lembar saham dwiwarna di PNM dan Pegadaian, sehingga pemerintah memiliki kontrol langsung kepada dua perusahaan tersebut.

Kementerian BUMN menjamin pembentukan holding tersebut tidak hanya mempertimbangkan bisnis, tapi juga peningkatkan kesejahteraan pekerja dari perusahaan yang terlibat, pelaku usaha ultra mikro, serta UMKM.

Adapun, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut, pelaku usaha berpeluang mendapatkan bunga pembiayaan lebih rendah di masa depan. Sebab, sinergi ketiga perusahaan bisa menekan beban dana atau cost of fund.

Halaman
12
Editor: Vito
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved