TRIBUNJATENG.COM, KUDUS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban DPRD Demak atas pandangan umum Bupati Demak terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Demak, Kamis, (18/3/2021). 

Tiga raperda tersebut adalah Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat, Raperda tentang Pajak Bumi dan Banhunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Raperda tentang Pajak Restoran.

DPRD Demak mengusulkan tiga Raperda inisiatif kepada Pemerintah Kabupaten Demak. Salah satunya Rapeda Pajak Restoran. Pemkab meminta pajaknya dapat diturunkan dari 10 persen menjadi 5 persen dengan dasar adanya pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Demak Sri Fachrudin Bisri Slamet mengatakan besaran pajak  bagi restoran yang diusulkan berjumlah 10 persen dari jumlah penjualan makanan sesuai dan tidak dapat diturunkan, meski dalam keadaan Covid-19.

"Pasalnya dengan menetapkan besaran pajak 10 persen dari jumlah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, telah relevan dengan pertimbangan aspek sosiologis dan yuridis peraturan perundang-undangan yang ada.

"Bukan berarti saya tidak sepakat akan adanya penurunan pajak bagi pelaku usaha restoran di masa pandemi Covid-19, karena hal tersebut telah dirumuskan dalam Raperda tentang Restoran ini pada Bab IX tentang pengurangan dan keringanan pajak," paparnya 

Dalam Raperda tersebut, kata dia, wajib pajak dapat mengajukan keringanan akibat terjadinya suatu kondisi tertentu, baik berupa bencana alam maupun non alam.

Sementara itu terkait pembahasan tiga Raperda ini, setelah DPRD Demak dan Bupati Demak menyampaikan pandangannya. 

Raperda tersebut akan ditinjau kembali oleh panitia khusus dan selanjutnya akan disahkan secara bersama-sama. (*)