Breaking News:

Berita Pendidikan

Prodi Ilmu Hukum Unika Ajak Melihat Politik Hukum Kebijakan Pelarangan Nuklir

Di acara webinar, masing-masing narasumber memberikan perspektifnya terkait pelarangan senjata nuklir

Istimewa
Dekan FHK Unika Soegijapranata, Marcella Elwina Simandjuntak, menyampaikan sambutan dalam webinar "Politik Hukum Indonesia terkait Pelarangan Senjata Nuklir", kemarin. 

"Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT) memiliki tiga pilar, yaitu masalah pelucutan senjata, non-proliferasi senjata nuklir dan penggunaan energi nuklir. Sementara Indonesia sebagai anggota NPT menekankan posisinya selalu konsisten dalam implementasi NPT tiga pilar ini," jelasnya.

Dosen FHK Unika, Trihoni Nalesti Dewi memaparkan terkait pelarangan senjata nuklir dari perspektif hukum humaniter. Ia menyatakan bahwa penggunaan senjata nuklir dalam perang, telah melanggar prinsip dasar hukum humaniter.

Yaitu prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) di satu pihak dan kelompok yang tidak ikut serta harus dilindungi dalam pertempuran, termasuk di dalamnya adalah obyek sipil dan obyek militer.

"Kemudian prinsip proportinality, prinsip yang melindungi warga sipil dan obyek sipil dari dampak ikutan serangan (collateral damage)," ujarnya.

Selanjutnya, prinsip limitation (pembatasan), yaitu senjata dan metode peperangan yang digunakan adalah terbatas dan pelarangan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan dan tidak perlu.

Terakhir, prinsip precautionary (prinsip kehati-hatian), artinya semua tindakan dan metode pencegahan yang layak harus diambil untuk menghindari dan meminimalkan hilangnya nyawa dan luka-luka pada warga sipil secara tidak sengaja dan kerusakan pada benda-benda sipil.

"Keempat prinsip itu tidak ada atau tidak dimiliki oleh karakter senjata nuklir, dan penggunaan senjata ini akan menyebabkan kerugian yang sedemikian besar pada kemanusiaan," tegas Trihoni.

Oleh karena itu, katanya, senjata nuklir tidak akan selaras dengan prinsip-prinsip humaniter. Maka berdasar landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bukan menjadi suatu keraguan lagi bagi negara Indonesia  untuk mengambil sikap melakukan pelarangan senjata nuklir. (Nal)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved