Breaking News:

Berita Batang

Pimpin GTRA Tingkat Kabupaten, Bupati Wihaji: Terpenting Ada Kepastian Hukum dan Keberpihakan Negara

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2021

TribunJateng.com/Dina Indriani
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2021 di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (25/3/2021). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2021 di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (25/3/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Batang Wihaji, Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah Embun Sari, Kepala BPN Kabupaten Batang Cris Pius Joko Sriyanto, dan OPD terkait.

Kepala BPN Kabupaten Batang Cris Pius Joko Sriyanto mengatakan dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria sesuai keputusan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria bahwa GTRA tingkat Kabupaten akan dipimpin oleh Bupati.

“Agenda pertama ini kesempatan kita untuk menyamakan persepsi GTRA yang intinya bahwa gugus tugas ini akan menggali kondisi Reforma Agraria yang diantaranya ada penataan akset dan aset pada bidang tanah di dalam masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskannya, tujuan reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan kemudian menangani sengketa polemik Agraria dan menciptakan sumber kemakmuran terhadap masyarakat yang berbasis agraria.

"Selanjutnya juga menciptakan lapangan pekerjaan agar mengurangi angka kemiskinan terakhir memperbaiki lingkungan hidup," tuturnya.

Sementara Bupati Batang Wihaji mengatakan semangat GTRA ini mempunyai kepastian hukum sehingga nanti persoalan-persoalan tanah di Kabupaten Batang bisa selesai tentu yang berkenaan dalam masalah.

"Juga harus ada keberpihakan dari negara, bahwa peruntukan tanah yang dimiliki negara atau masyarakat Kabupaten Batang tidak terjadi alih fungsi, di sini kita mulai akan kerja karena kita sudah mempunyai Frame Work," ujar Wihaji.

Dikatakan Wihaji, dalam kerjanya pertama akan melakukan belanja masalah terlebih dahulu, baru nanti mengurai masalahnya seperti apa dan yang akan dprioritaskan target GTRA dengan menyelesaikan masalah yang mudah terlebih dahulu.

"Harapannya, GTRA ini berjalan step by step dahulu yang terpenting berjalan sesuai perundang-undangan dan memprioritaskan target GTRA itu sendiri di Wilayah Kabupaten Batang,"tuturnya.

Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah Embun Sari menambahkan,bahwa GTRA mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria, melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, dan melakukan pengawasan serta pelaporan.

“Subjek Reforma Agraria sendiri harus memenuhi kriteria perseorangnya seperti harus Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah,” jelasnya.

Selain itu, jika kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama yang merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah yang mempunyai badan hukum.(din)

Penulis: dina indriani
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved