DPRD Jateng: Banyak Balai Benih di Jateng Hidup Segan Mati Tak Mau

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Produktivitas gabah atau beras di Jawa Tengah ditargetkan naik pada 2021. Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah menargetkan produksi menjadi 10,177 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara beras 5,822 juta ton.

Pada 2020, Jateng dengan luas panen 1.666.931 hektare menghasilkan padi 9.489.165 ton GKG atau setara 5.428.721 ton beras.

Distanbun menyebut produktivitas pertanian di Jateng mencapai 5,6 ton perhektare GKG. Bisa mencapai 7 hingga 8 ton jika menggunakan benih padi unggul.

Namun demikian, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Sumanto menegaskan, hasil produksi panen padi tergantung dari jenis benih atau bibit unggul yang dipakai.

Jadi, kata dia, yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi yakni riset di sektor pertanian.

"Ada balai benih di Jateng yang sangat banyak. Di samping tanaman hortikultura, balai benih padi juga banyak. Tapi semua tidak terkondisikan. Balai itu bisa dikatakan stagnan, hidup segan mati tak mau," kata Sumanto, Minggu (28/3/2021).

Padahal, posisi balai benih dinilai strategis. Riset memadai di sektor pertanian bisa menghasilkan bibit unggul yang ke depannya bisa meningkatkan produktivitas pertanian padi.

Legislatif, kata dia, saat ini tengah berupaya mengajukan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif terkait pengembangan balai pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya. Nantinya, SDM yang berkualitas akan ditempatkan dii balai pengembangan benih atau bibit.

"Dalam perda itu disusun SDM yang memiliki keahlian, jangan ditempatkan di bagian administrasi di pengadaan barang dan jasa misalnya, kan susah, sudah pintar-pintar di ahli pertanian dan ternak malah ditempatkan di administrasi. Keahlian mereka bisa dikembangkan di balai benih," tambahnya.

Saat ini, orang-orang yang ditempatkan di balai benih terkesan 'orang-orang buangan'. Seharusnya, kata dia, hal itu tidak terjadi. Justru balai benih menjadi corong terdepan pengembangan benih berbasiskan riset untuk peningkatan hasil pertanian.

Selain itu, ia juga mengkritiki kebijakan Jawa Tengah dalam mendorong ketersediaan dan swasembada pangan terutama beras. Pasalnya, upaya menjaga swasembada beras itu tak tampak dalam kebijakan RPJMD Jateng.

Menurutnya, pemerintah selalu memberikan slogan swasembada dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun kenyataannya di lapangan tak seperti slogan yang digaungkan.

Hal itu, kata dia, tergambar dari postur APBD untuk keperluan pertanian yang dinilai masih kecil. Padahal mayoritas pekerjaan penduduk Jateng di sektor agraris.

Yang terpenting, lanjutnya, terkait penyediaan data. Sumanto menyoroti target produksi pertanian pada 2021 ini yang diproyeksikan naik. Di sisi lain, ketersediaan lahan pastinya menurun dengan adanya progres pembangunan, semisal untuk keperluan proyek pembangunan jalan tol.

"Naiknya (target produktivitas) dari mana, padahal lahannya turun. Suguhkan data yang baik," tegasnya.

Data yang dimaksud juga terkait berapa kekuatan produksi beras secara riil, kebutuhan beras, hingga SDM. Harus ada data tunggal terkait pertanian padi.

Jika ada data yang valid, kata dia, kegaduhan terkait stok beras tidak akan terulang.