Breaking News:

Larangan Mudik

DPRD Kota Semarang Minta Pemerintah Tak Tebang Pilih Soal Larangan Mudik

DPRD Kota Semarang menanggapi soal larangan mudik yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Tribun Jateng/ Eka Yulianti
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang menanggapi soal larangan mudik yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mengatakan, kebijakan ini tentu pro kontra di kalangan masyarakat karena mudik sudah menjadi budaya. Namun, dia menilai Pemerintah Pusat tentu sudah memutuskan kebijakan ini berdasarkan kajian dan pertimbangan bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah tidak ingin terjadi kenaikan kasus pasca lebaran.

Karena sudah diputuskan oleh pusat, Pemerintah Daerah harus mengikuti kebijakan tersebut. Dia mendorong pemerintah konsisten dan komitmen terhadap kebijakan yang diambil. Artinya, pelaksanaan di lapangan harus benar-benar dijalankan. Jangan sampai petugas justru lengah dalam melakukan pengawasan.

"Saya harap pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan tapi pengawasan ketat. Jangan sampai ada pihak tertentu diizinkan (mudik). Tidak boleh pilih kasih terhadap pengusaha transportasi," ujar Afif, Senin (29/3/2021).

Diakuinya, menghalau pemudik memang tidak mudah. Beberapa trasportasi seperti pesawat, kereta, maupun bus tentu akan ada aturan mengenai mudik. Namun, menghalau warga yang mudik menggunakan transportasi pribadi ataupun rental kendaraan pribadi cukup sulit. Maka, pengetatan di pintu masuk perbatasan harus diberlakukan terutama kendaraan dari luar provinsi.

"Yang transportasi umum seperti bus kereta itu pasti jelas. Kalau yang rental atau pakai pribadi ini sulit. Maka, semua transportasi harus diberlakukan sama," pinta politisi dari Fraksi PKS ini.

Pengawasan di lingkungan RT, sambung dia, juga perlu diberlakukan mengantisipasi adanya pemudik yang lolos pengawasan selama perjalanan mudiknya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi Gerindra, Mualim menambahkan, pengawasan pemerintah terhadap kebikakan tersebut harus kuat. Pasalnya, pengawasan lemah akan membuat masyarakat mencuri kesempatan.

"Kalau ada longgar-longgar sedikit maka akan banyak yang melanggar. Seandainya terjadi pelanggaran sanksinya harus jelas.
Jangan sampai melarang tanpa sanksi," terang Mualim.

Jika masih ada kesempatan, dia berharap pemerintah bisa duduk bersama para pengusaha transportasi. Pasalnya, kebijakan ini tentu membuat usaha transportasi semakin terpuruk.

Selama pandemi, transportasi umum diperbolehkan beroperasi separo dari daya tampung. Dampak dari aturan itu saja sangat dirasakan oleh para pengusaha.

"Kalau masih ada jalan keluar antara oemerintah dan pengusaha, bisa duduk bersama. Kalau memang tidak diperbolehkan ya aturan itu harus ditaati semua tanpa ada pengeculian siapapun. Jangan tebang pilih," pintanya. 

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved