Breaking News:

Berita Nasional

Moeldoko Ditawari Bikin Parpol Baru Setelah Gagal Jadi Ketum Partai Demokrat

Setelah gagal menjadi ketua umum Partai Demokrat, Moeldoko ditawari untuk membentuk partai politik baru.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Setelah gagal menjadi ketua umum Partai Demokrat, Moeldoko ditawari untuk membentuk partai politik baru.

Hal itu mengemuka setelah kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Tawaran datang dari Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi.

Baca juga: Ini Unggahan Terakhir Zakiah Aini di Instagram Sebelum Beraksi Serang Mabes Polri

Baca juga: Kisah Truk Bawa Pohon Baobab Raksasa di Jalur Pantura Tujuan Semarang, Sopir Rasakan Keanehan

Baca juga: Zakiah Aini Datang Diantar Seorang Pria Sebelum Serang Mabes Polri: Dia Tidak Turun dari Mobil

Baca juga: Ada Kesamaan Isi Surat Wasiat Zakiah Aini Penyerang Mabes Polri dengan Pelaku Bom Makassar

“Saya menantang Pak Moeldoko untuk bergabung bersama kami dan para aktivis muda membuat partai baru dengan platform baru yang lebih berpihak kepada rakyat dan pemberdayaan sektor pertanian, UMKM dan perburuhan. Itu jalur legal konstitusional yang lebih bermartabat,” kata Bursah dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (1/4/2021) dini hari.

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) ini juga menyambut baik keputusan pemerintah yang menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, keputusan yang tegas dan bijaksana ini sangat berdampak positif bagi pembangunan demokrasi di Indoneesia.

"Keputusan pemerintah menolak kepengurusan hasil KLB Demokrat harus kita apresiasi. Kita memandang keputusan ini telah berdampak positif dalam menjaga marwah demokrasi di tanah air," kata Bursah.

Seperti diketahui, pada Rabu 31 Maret 2021, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Dengan demikian maka Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AYH).

Oleh karenanya, Bursah berharap kedua kubu yang sempat bersitegang dapat menerima keputusan pemerintah tersebut dengan legawa dan mengakhiri konflik yang terjadi dengan tetap menjaga diskursus publik yang sehat dan beradab.

“Saya ucapkan selamat kepada AHY yang secara politik telah memenangkan konflik yang terjadi. Tetaplah bersikap patriotik dalam memimpin partai. Ke depan sebaiknya tidak ada lagi pengurus partai yang saling mengejek dengan pihak lawan (Moeldoko),” ujarnya.

Imbauan yang sama juga disampaikan Bursah kepada kubu Moeldoko.

Bursah menyarankan agar Moeldoko tidak perlu lagi menjadikan Partai Demokrat sebagai wadah untuk berpolitik praktis.

Bakat kepemimpinan Moeldoko, menurut Bursah, sebaiknya disalurkan melalui partai politik baru dengan platform yang baru.

Jika Pak Moeldoko setuju, kami siap berdialog sambil ngopi-ngopi membicarakan partai baru ini,” ujar Bursah. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gagal Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Ditawari Bikin Parpol Baru

Baca juga: Pertama di Dunia, Rusia Rilis Vaksin Covid-19 untuk Hewan

Baca juga: Yaris Ringsek Tabrakan dengan Sigra di Tol Angke KM 18

Baca juga: 2 YouTuber Ditangkap karena Sebar Hoaks Penjarahan Rumah Korban Kebakaran Kilang Minyak Pertamina

Baca juga: Penyerang Wanita Asia di New York Pernah Bunuh Ibunya Sendiri

Editor: M Syofri Kurniawan
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved