Breaking News:

Berita Semarang

BPKN: Banyak Depot Air Minum Isi Ulang di Semarang Belum Kantongi Sertifikat Sanitasi dan Higenis

Masih banyak depot air minum isi ulang di Semarang belum kantongi sertifikat laik sanitas dan higenis.

TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) melakukan diskusi terbatas terkait keamanan air minum isi ulang tidak bermerek, di Balai Kota Semarang, Kamis (1/3/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) mencatat masih sangat banyak depot air minum isi ulang di Kota Semarang yang belum mengantongi sertifikat laik sanitas dan higenis.

Ketua Komisi I Bidang Penelitian dan Pengembangan BPKN RI, Arif Safari menyebutkan, ada 244 depot air minum isi ulang di Kota Semarang namun masih di bawah 10 depot yang mengantongi sertifikat laik sanitasi dan higenis.

"10 persen saja tidak sampai (yang sudah memiliki sertifikat)," ujar Arif saat diskusi terbatas terkait keamanan air minum isi ulang tidak bermerek, di Balai Kota Semarang, Kamis (1/3/2021).

Maka, pihaknya sangat konsen terhadap persoalan tersebut karena hal ini menyangkut masalah kesehatan dan keamanan konsumen. Dia tidak ingin ada kejadian keracunan atau meninggal yang disebabkan oleh konsumsi air minum isi ulang. Menurutnya, apabila hal ini tidak diperhatikan bisa menimbukan kerugian dan efek besar.

"Kami merasa perlu melakukan pengaturan. Contoh, di beberapa kota lain ada perda yang mengatur penerimaan konsumen atas depot isi ulang," katanya.

Setiap depot air minum isi ulang, sambung Arif, wajib melakukan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimia untuk memastikan bahwa kandungan kimia dari air yang tersebut aman dan bebas dari bakteri.

Selain itu, setiap depot air minum isi ulang juga menjamin bahwa hasil mutu air yang dihasilkan benar-benar aman dikonsumsi.

"Kalau mereka tidak komplit melakukan itu ada sanksinya mulai administratif. Kalau ada fatalitas, tentu ada sanksi pidana," tambah Arif.

Dia mendorong setiap pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Semarang agar dapat membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai depot air minum isi ulang karena hal itu juga sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan (permenkes) nomor 43 tahun 2014 tentang hiegene sanitasi depot air minum.

"Sejauh ini yang kami tahu baru Kabupaten Cilacap yang mempunyai perda tentang itu. Kami akan melakukan kajian-kajian ke daerah lain," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved