Breaking News:

Sinergi Kemenkeu, BI, OJK Dorong Kredit Perbankan ke Sektor Prioritas

bauran kebijakan BI tetap diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, termasuk pembiayaan kepada dunia usaha.

GOOGLE
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sinergi Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan, dan dunia usaha diarahkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas.

Hal itu sejalan dengan Paket Kebijakan Terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi yang diputuskan pada 1 Februari 2021, yang mencakup empat hal.

Pertama, kebijakan insentif fiskal serta dukungan belanja pemerintah dan pembiayaan. Kedua, stimulus moneter, kebijakan makroprudensial akomodatif, dan digitalisasi sistem pembayaran. Ketiga, kebijakan prudensial sektor keuangan. Keempat, kebijakan penjaminan simpanan.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyampaikan, kredit dan pembiayaan secara nasional perlu diarahkan ke sektor prioritas.

Berdasarkan pemetaan, terdapat 38 subsektor prioritas dengan kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) dan ekspor, yang terdiri dari enam subsektor berdaya tahan, 15 subsektor pendorong pertumbuhan, serta 17 subsektor penopang pemulihan.

Khusus di Jawa Timur, menurut dia, sebanyak 21 subsektor prioritas pada kuartal IV/2020 menunjukkan perbaikan kapasitas produksi dibandingkan dengan kuartal III/2020, dan diperkirakan berlanjut pada kuartal I/2021.

Namun, penambahan pembiayaan melalui perbankan masih terbatas. Dalam hal ini, bauran kebijakan BI tetap diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, termasuk pembiayaan kepada dunia usaha.

BI telah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak enam kali sejak 2020 sebesar 150 bps menjadi 3,5 persen, dan melakukan injeksi likuiditas yang besar. Selain itu, BI mendorong transparansi Suku Bunga Dasar Kredit.

"BI juga memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan, serta memberlakukan secara bertahap ketentuan disinsentif berupa Giro RIM/RIMS, untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan ekspor," katanya.

Pemulihan ekonomi

Halaman
12
Editor: Vito
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved