Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Sejumlah perwakilan warga di beberapa desa di Kabupaten Demak yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak (Semak) sempat mendatangi Gedung DPRD Jawa Tengah baru-baru ini.

Sejumlah warga tersebut di antaranya dari Desa Karangrejo, Wonosalam, Lo Ireng dan beberapa desa lain di Demak. Warga juga didampingi kepala desa.

Mereka berniat melakukan audiensi dengan DPRD Jateng serta Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Karena tidak bertemu dengan pejabat yang hendak mereka temui, mereka pun menjadwal ulang.

Warga mengeluhkan besaran ganti untung pembebasan lahan tol yang dinilai belum memenuhi keadilan.

Mereka hanya menuntut pembayaran ganti untung sesuai aturan yakni minimal sepuluh kali dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Merespons hal ini, Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Jateng, Hadi Santoso menuturkan, jika ada masyarakat yang masih keberatan dengan nilai nominal yang ditentukan tim appraisal atau pembebasan tanah, bisa dilakukan upaya-upaya lain.

"Ada mekanisme pengajuan keberatan. Dilakukan negosiasi ulang dengan TPT (tim pembebasan tanah) dengan masyarakat. TPT leadernya yakni Pemerintah Kabupaten Demak, sehingga kepada masyarakat yang masih keberatan, saya pikir akan lebih optimal mengajukannya ke TPT," kata Hadi, Jumat (2/4/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan terkait pembebasan lahan di proyek pembangunan tol Semarang-Demak, memiliki kekhasan dibandingkan dengan perlakuan di ruas lain. Yakni metode pembayaran langsung.