Breaking News:

Berita Semarang

DPRD Kota Semarang Godok Raperda PUG

DPRD Kota Semarang tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender (PUG).

TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengarusutamaan gender (PUG).

Raperda ini sangat dibutuhkan untuk melindungi hak perempuan.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, raperda ini mengatur secara khusus bagaimana PUG harus dilaksanakan dan diakomodir dalam setiap program kegiatan perangkat daerah. Anggaran di setiap perangkat daerah maupun kelembagaan harus berspektif terhadap gender. Begitu juga dengan fasilitas umum yang dibangun harus responsif terhadap gender.

Sebagai contoh, dia menyebutkan, tempat parkir perlu ada tanda parkir khusus perempuan di titik-titik yang lebih mudah guna melindungi hak perempuan.

"Nanti bisa diberi tanda wanita bergelung atau tanda yang menunjukan bahwa di tempat itu adalah parkir perempuan," ujar dia, Minggu (4/4/2021).

Menurutnya, belum seluruh kebijakan Kota Semarang mengutamakan kaum perempuan. PUG di Semarang saat ini masih kategori nindya. Diharapkan, jika kota lunpia telah memiliki perda bisa meraih kategori utama. Dengan demikian, hal yang berkaitan dengan PUG akan semakin diperhatikan.

Dalam rangka menyusun perda ini, DPRD Kota Semarang juga melakukan bench marking atau studi banding ke Jogja karena kota tersebut telah berada dalam kategori mentor. Setelah bench marking pihaknya akan segera menggelar public hearing terkait raperda PUG agar dapat seger disahkan menjadi perda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, M Khadik mengatakan, Kota Semarang mendapatkan kesempatan untuk pemaparan dalam rangka anugrah parahita ekapraya (APE) pada 25 Maret lalu. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sudah memaparkan mengenai keberhasilan pengarusutamaan gender di kota lunpia ini.

"Ada tujuh indikator penilaian APE antara lain mengenai komitmen kepala daerah, kebijakan pemerintah dalam menjalankan program, dan masalah perda PUG. Kami terima kasih kepada DPRD yang sudah menginisiasi Raperda PUG," terang Khadik.

Dia berharap, raperda PUG segera ditetapkan agar mendukung dan menjadi nilai tambah anugrah parahita ekapraya bagi Kota Semarang. (*)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved