Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Pekalongan

100 Hari Program Prioritas Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan

Program Tribun Topik bersama tokoh di Jawa Tengah kali ini, Tribun Jateng akan membahas mengenai 100 hari program prioritas Wali Kota Pekalongan

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: galih permadi
TRIBUNJATENG/INDRA DWI PURNOMO
GM bisnis Tribunjateng Heru Budi Kuncara (kiri) saat menyerahkan plakat kepada Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Program Tribun Topik bersama tokoh di Jawa Tengah kali ini, Tribun Jateng akan membahas mengenai 100 hari program prioritas Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid untuk mewujudkan Kota Pekalongan mandiri.

- Setelah bapak terpilih menjadi Wali Kota Pekalongan apa hal pertama kali yang bapak lakukan?

Setelah menjadi Wali Kota Pekalongan dan dilantik ini sebetulnya, banyak hal yang yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan.

Hal yang sudah kita lakukan yaitu melanjutkan program yang kemarin saat saya menjadi Wakil Wali Kota. Tugas lebih berat setelah saya dinyatakan sah oleh KPU Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan ini masih banyak PR, bahkan sebelum saya di lantik kemarin banjir akibat air hujan yang sudah rutin tiap tahun di Kota Pekalongan ini masih terjadi banjir. Lalu banjir air rob yang  terjadi pada tahun lalu sekitar bulan april-mei, ini masih berpotensi untuk terjadi lagi di Kota Pekalongan.

Lalu untuk pembangunan Pasar Banjarsari pasca kebakaran 3 tahun lalu, belum ada tanda-tanda keterkaitan MOU tentang pasar dan ini juga menjadi PR kita.

Kemudian yang menjadi perhatian kita selanjutnya, limbah di sungai yang disebabkan oleh obat batik, obat sablon, cucian jeansjeans juga masih terjadi. Banjir kemarin sempat heboh di Kota Pekalongan, bajir di kota Pekalongan ini bisa berwarna warni airnya ada yang merah ada yang biru, dan hijau. Jadi kita bagaimana supaya ekonomi tumbuh, tetapi tidak mencemari lingkungan dan yang terakhir ini adalah masalah sampah.

Bagaimana sampah di Kota Pekalongan Ini juga masih menjadi PR, TPA Kota Pekalongan gunungan sampahnya sudah 17 meter. Pada waktu saya masih menjadi wakil wali kota, dinas lingkungan hidup mengusulkan untuk penambahan perluasan area TPA, namun itu tegas saya tolak. Jangan solusinya melebarkan TPA, tetapi solusinya bagaimana mengurangi sampah yang sudah 17 meter ini.

Mudah-mudahan di periode Aaf-Salahudin kita ada upaya ada usaha dan terutama ada hasil, ini tidak bisa 1 tahun atau 2 tahun selesai. Tapi harus bertahap, bahkan satu periode pun belum tentu berakhir karena apapun usaha kita, keterbatasan anggaran dan sebagainya ini mudah-mudahan semuanya bisa diminimalisir.

- Problem yang saat ini dihadapi masyarakat Kota Pekalongan adalah banjir, apa langkah bapak untuk meminimalisir di kemudian hari?

Banjir ini hampir 11 tahun terjadi di Kota Pekalongan, tentunya tuntutan untuk kepala daerah baru sangat besar di masyarakat. Karena, pada waktu kampanye survei dari masyarakat untuk harapan kepada kepala daerah yang paling banyak adalah tentang penanganan banjir dan rob.

Memang, ini masalah kompleks di samping banjir dan rob, banjir ada beberapa faktor, pertama memang curah hujan yang setiap tahun semakin tinggi. bahkan hujan di tahun ini cenderung ekstrem makanya sudah sebulan lebih Kota Pekalongan terendam banjir.

Kedua karakter tanah, di kota Pekalongan di beberapa lokasi karakter tanahnya cekung. Satu-satunya jalan untuk mengatasi banjir yaitu di sedot dengan pompa. Pada tahun ini, Pemkot Pekalongan sudah anggarkan untuk penambahan stasiun pompa baru sebanyak 8 unit, mudah-mudahan bisabmengurangi debit air banjir di kota Pekalongan.

Ketiga, tentang penurunan muka tanah. Berdasarkan dari penelitian dari ITB dan  universitas yang lain, kami juga sudah konsultasi ke Belanda memang penurunan air tanah di Kota Pekalongan ini yang tertinggi di Indonesia bahkan di dunia. Kalau kita hanya diam, diprediksi 2035 Kota Pekalongan semua wilayahnya terendam banjir apabila terjadi musim banjir.

Tentunya itu tidak kami harapkan. Oleh karena itu, nawaitu, usaha, sinkronisasi dengan semua pihak fokus kepada pembangunan penanganan bencana yang ada di kota Pekalongan, semuanya harus dengan blueprint setiap tahun pembangunan harus nyambung selalu, jangan sepotong-sepotong atau pembangunan menyelesaikan di kelurahan B, kelurahan c, Kelurahan A, nanti itu juga terdampak untuk kita.

Jadi, harus ada program yang jelas dan berkesinambungan. Dari APBD Kota Pekalongan ini sangat kecil, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah banjir di kota Pekalongan. Oleh karenanya, kita juga harus komunikasi dengan provinsi keterkaitan kewenangan sungai, mungkin normalisasi dan pengerukan sungai. Kami juga harus komunikasi ke pemerintah pusat mengenai pembangunan tanggul, bendungan atau penambahan bendungan. Sinkronisasi ini antara kewenangan, kota, kabupaten, provinsi dan pusat ini juga harus berjalan seirama karena APBD Kota Pekalongan tidak akan bisa mengatasi masalah banjir.

- Selanjutnya strategi apa untuk mewujudkan pemukiman yang nyaman di Kota Pekalongan?

Kami tidak bisa pungkiri, di Kota Pekalongan masih banyak pemukiman kumuh, pemukiman padat penduduk ini termasuk salah satu visi misi kita juga untuk pembenahan pemukiman kumuh.

Ini juga tidak bisa, bim sala bim apa-apa bisa dalam jangka waktu pendek. Tapi, kita lakukan dalam jangka waktu panjang yang tentunya dengan kita komunikasi dengan beberapa pihak maupun Kementerian. Hal ini harus terus kita lakukan untuk mengurangi dampak pemukiman kumuh yang ada di kota Pekalongan.

- Bagaimana langkah bapak untuk mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan?

Kita juga harus melakukan program yang berkesinambungan, dalam arti program itu walaupun pada anggaran tahun 2021, 2022, dan 2023 ini harus nyambung, tidak bisa setengah-setengah. Harapan kepada masyarakat intinya harus bersabar, ini masalah yang tidak bisa dalam jangka waktu pendek, masalah ini juga harus sinkron dan kesadaran masyarakat.

Kami juga sudah ada program wadul Aladin, di situ rata-rata setiap hari ada WhatsApp sekitar 300 pesan yang masuk. Pesan tersebut bermacam-macam, kita juga mengalami kesulitan untuk membalas atau fast respon. Karena, tidak semua permasalahan itu bisa kita jawab sendiri, jadi kita harus konsultasi dengan dinas, harus konsultasi dengan pihak terkait terutama supaya tidak terjadi apa-apa asal jawab dan asal janji. Jadi masyarakat juga harus bersabar, soalnya banyak sekali pertanyaan pertanyaan maupun komentar-komentar kok lama jawabnya. karena kita tidak mau asal jawab jadi harus sinkron kalau memang bisa, kita jawab bisa. Apabila belum ada anggaran atau belum diprogramkan kita jawab belum dianggarkan.

- Pekalongan identik dengan batiknya yang mendunia, apa langkah bapak untuk membangun UMKM kreatif berbasis potensi lokal tersebut?

Kota Pekalongan sudah dinobatkan sebagai The World city Batik, bahkan hari batik nasional pun sudah kita lakukan. Permasalahan pertama yaitu pemasaran bagaimana kita harus menyesuaikan dengan era digitalisasi, digital marketing ini juga melalui Dinas koperasi dan UMKM kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan tentang digital marketing.

Alhamdulillah juga lokasi pasar grosir batik Setono pas dengan exit Tol. Ini dampaknya, tamu dari luar kota keluar exit tol langsung ketemu dengan pasar grosir batik. Batiknya bisa berjalan, kulinernya bisa berjalan.

Permasalah kedua yaitu tenaga pembatik, kita masih melihat tenaga pembatik ini berusia tua. Jadi kalau ke pengrajin batik, rata-rata tenaga pembatik sudah bekerja 35 tahun, jadi jarang sekali para pembatik ini bekerja 1 tahun atau 5 tahun kita temukan.

Bagaimana, regenerasi pembatik ini juga harus kita perhatikan terutama kesejahteraan mereka, kesenjangan antara juragan dan pekerja harus dibenahi. Minimal harus ada jaminan BPJS kalau kita perhatikan. Kalau pembatik tidak ada generasi tentunya para juragan batik akan mengalami kesulitan.

Ketiga bagaimana limbah batik agar tidak mencemari lingkungan, ini kita konsen tentang pembangunan ipal. Apabila pengrajin tidak mempunyai ipal, bisa dibuatkan ipal terpadu digalakkan.

Lebih parah itu limbah jeans dan limbah sablon, sebetulnya limbah sablon parah, tapi bagaimana komunikasi kita juga terhadap Kabupaten Pekalongan. Di  Kabupaten Pekalongan pengrajin batik juga banyak. Sungai kita hulunya ada di Kabupaten Pekalongan dan hilirnya di Kota Pekalongan. Jadi kalau kita melakukan aturan apapun di Kota Pekalongan tetapi Kabupaten Pekalongan tidak melakukan hal yang sama, sama saja limbah mereka akan mengalir ke Kota Pekalongan.

- Pemerintahan sangat identik dengan pelayanan publik yang baik seperti yang diharapkan masyarakat. Bagaimana cara bapak untuk meningkatkan pelayanan?

Masyarakat pinginnya proses cepat dengan proses langsung, tapi dengan sistem seperti di kesehatan. Di musim pandemi persyaratan harus tas swab ini akan dibenahi sistem ini. Kita juga tidak mengharapkan masyarakat yang tidak terkena Covid-19 tetapi di Covidkan. Kita juga tidak mengharapkan itu, alhamdulillah di Kota Pekalongan belum ditemukan kasus seperti itu

Kemudian tentang bantuan sosial, masyarakat kita penginnya ebih cepat dalam terlayani dalam dalam membantu masyarakat tentang kesehatan pendidikan dan sosial.

Di sosial ada bantuan untuk rumah roboh, bantuan untuk kematian itu rata-rata proses 1 bulan untuk mereka menerima bantuan itu dalam keadaan darurat.

Percepatan pelayanan di kesehatan, pendidikan, sosial sudah termasuk salah satu program atau visi misi.

- Guna mempercepat dan menunjang program prioritas bapak. Bagaimana cara bapak memilih dan mengelola ASN sebagai mitra untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif?

PR kita bagaimana menata birokat dulu, karena kita masih kekurangan posisi jabatan. Hal ini dikarenakan adanya ASN yang meninggal dan juga pensiun. Kepala dinas di Pemkot Pekalongan juga masih kosong dan Plt kita kan. Apabila sudah tertata dan kinerja PNS harus dioptimalkan. Saya juga akan sedikit tegas apabila ada ASN yang malas-malasan. (Dro)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved