Breaking News:

Plafon KUR Tanpa Jaminan bakal Naik Menjadi Rp 100 Juta

Plafon KUR tanpa jaminan dinaikkan menjadi Rp 100 juta dari Rp 50 juta, sedangkan plafon KUR bagi UMKM akan dinaikkan dari Rp 10 M menjadi Rp 20 M.

Istimewa
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengubah kebijakan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perubahan itu antara lain terkait dengan plafon KUR tanpa jaminan yang akan dinaikkan menjadi Rp 100 juta.

Sebelumnya, plafon KUR tanpa jaminan hanya  diberikan sebesar Rp 50 juta. Tak hanya KUR tanpa jaminan, plafon KUR bagi UMKM juga akan dinaikkan dari Rp 10 miliar menjadi Rp 20 miliar.

"Ini perubahan-perubahan yang diharapkan untuk segera dapat dilaporkan ke bapak Presiden," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden usai rapat terbatas, Senin (5/4).

Menurut dia, program KUR belum maksimal menjaring pelaku UMKM. Kredit UMKM yang berada di bawah KUR saat ini hanya 6 juta pelaku usaha dibandingkan di luar KUR mencapai lebih dari 60 juta.

Upaya peningkatan plafon KUR juga akan diikuti dengan menariknya suku bunga yang ditawarkan. Airlangga menyatakan, Presiden Joko Widodo meminta suku bunga KUR berada di angka 6 persen,dari saat ini di angka 7 persen.

Terkait dengan hal itu, Airlangga menyatakan, pemerintah akan membuat program khusus. Alternatinya antara lain adalah lewat penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo yang diperbesar.

“Apakah membesar subsidi bunga kredit reguler yang normal, di luar penanganan ekonomi nasional (PEN). Besarnya setiap tahun biasanya sekitar Rp 10 triliun atau dengan PEN. Kami tentu akan lihat berapa lagi yang diperlukan," paparnya.

Saat ini, Airlangga berujar, rata-rata penyaluran KUR masih sebesar 20 persen dari total kredit yang disalurkan.

"Presiden memberikan arahan bahwa kredit UMKM ini ditargetkan pada 2024 adalah lebih dari 30 persen, dari rata-rata 20 persen," terangnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga, pada 2020 lalu jumlah KUR yang disalurkan mencapai Rp 198,53 triliun. Penyaluran terbesar diberikan kepada kreditur dengan nilai Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.

Dia menambahkan, kreditur dengan nilai itu mencapai 65 persen dari total KUR yang disalurkan, atau Rp 128 triliun untuk 3,6 juta nasabah. Sementara untuk KUR kecil sebesar Rp 50 juta sampai Rp 500 juta disalurkan kepada 2,4 juta nasabah dengan nilai total Rp 59 triliun.

Adapun, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini rencana mengubah plafon KUR akan mendorong UMKM naik kelas. Dalam hal ini, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan KUR.

"Jadi kami berharap nanti dengan perubahan kebijakan anggaran pembiayaan ini bisa semakin banyak usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil, dan usaha kecil ke usaha menengah, dan seterusnya," ujarnya, saat konferensi pers di Kantor Presiden usai rapat terbatas, Senin (5/4).

Selain itu, UMKM juga didorong untuk mengembangkan bentuk usahanya. Teten menyatakan, UMKM diharapkan tak lagi berbentuk perusahaan perorangan. Nantinya, UMKM dapat membentuk perseroan terbatas atau PT.

Selain itu, dia menambahkan, UMKM juga dapat bergabung dan membentuk koperasi. "Supaya juga tadi penambahan porsi kredit kepada UMKM kalau dinaikkan di atas 30 persen pada 2024 juga bisa terealisasi dengan baik," terangnya. (Kontan/Titis Nurdiana/Abdul Basith Bardan)

Editor: Vito
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved