Breaking News:

Berita Blora

Seleksi Penjaringan Perangkat Desa di Blora Diprotes, Peserta Aksi Menuntut Seleksi Dibatalkan

Puluhan orang yang menamakan diri Kedungtuban Bersatu memprotes seleksi penjaringan perangkat desa.

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Puluhan orang yang menamakan diri Kedungtuban Bersatu memprotes pelaksanaan seleksi penjaringan perangkat desa. Protes yang dilakukan di Serkretariat Daerah Blora, Selasa (6/4/2021), di antaranya menuntut agar seleksi penjaringan perangkat desa se-Kecamatan Kedungtuban dibatalkan atau ditunda.

Dalam aksi protes tersebut, mereka membawa sejumlah poster yang berisi sindiran dan dugaan kecurangan dalam tes komputer. Para peserta aksi ini sebagian besar juga peserta seleksi tersebut.

Perwakilan dari mereka diterima untuk audiensi oleh perwakilan Bupati Blora yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sugiyanto, dan sejumlah pejabat termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Hariyanto.

Dalam audiensi tersebut, mereka menumpahkan segenap keluhan berikut tuntutan. Di antara yang dikeluhkan yakni tidak adanya transparansi perihal nilai dalam seleksi tes komputer yang digelar tempo hari.

Tidak hanya itu, mereka juga menyerahkan berkas tuntutan dan sejumlah bukti rekaman agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti keluhan.

“Yang jelas dari Kedungtuban Bersatu kalau tuntutan kami tidak dikabulkan, yang jelas tetap ada aksi yang lebih besar lagi,” ujar koordinator Kedungtuban Bersatu, Muhammad Nasroh, seusai audiensi.

Adapun tuntutan yang dilayangkan yakni agar dilakukan evaluasi dalam seleksi penjaringan perangkat desa sejak pendaftaran sampai verifikasi berkas. Selanjutnya, mereka menuntut evaluasi pelaksanaan ujian praktik komputer yang dilaksanakan pada Minggu (21/3/2021) karena perangkat yang tidak memadai dan dugaan manipulasi nilai. Terakhir yakni mereka menuntut agar seleksi penjaringan perangkat desa di Kecamatan Kedungtuban dibatalkan karena dinilai tidak ada transparansi.

Salah seorang peserta aksi protes, Yudi Priantono, mengatakan, saat tes seleksi komputer dinilai tidak sesuai aturan. Misalnya saja, di dalam aturan bahwa tes seleksi komputer secara konkret dimulai sejak menyalakan komputer. Namun, dalam praktiknya komputer sudah menyala sejak sebelum tes dimulai.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sugiyanto, mengatakan, pihaknya menampung terlebih dulu semua keluhan yang disampaikan. Baru setelah itu pihaknya akan menugaskan tim dari kabupaten untuk terjun ke lapangan guna melakukan evaluasi.

“Kami hanya menampung apa yang menjadi keluhan mereka. Dari mereka meminta adanya transparansi kemudian ada standarisasi nilai. Kemudin nilai kalau bisa diumumkan secara jelas angkanya. Kami akan menugaskan tim untuk mengevaluasinya, karena ini sudah berjalan dan kami dari audiensi intinya kami tamping dulu,” ujar dia.

Sugiyanto melanjutkan, pihaknya juga melibatkan Inspektorat untuk melakukan klarifkasi di tigkat desa. “Kami sudah timnya dari kabupaten untuk penjaringan perangkat desa,” katanya. (*)

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE :

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved