Breaking News:

Berita Solo

Upaya Restorative Justice, ke Depan Proses Penyidikan Dilimpahkan dari Polsek ke Polres

Seluruh polsek di Kota Solo nantinya tidak memiliki kewenangan melakukan proses hukum yakni penyidikan. 

Istimewa
Ilustrasi-Proses rekonstruksi di tingkat polsek. 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO  - Seluruh polsek di Kota Solo nantinya tidak memiliki kewenangan melakukan proses hukum yakni penyidikan. 

Hal itu lantaran, 5 polsek di jajaran Polresta Solo masuk dalam 1.062 polsek di Indonesia yang tidak bisa melakukan penyidikan. 

Seperti diketahui, hal itu tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021. 

Wakapolresta Solo, AKBP Deny Heriyanto menyampaikan, nantinya polsek diharapkan bertugas untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). 

Proses itu, menurutnya, adalah tindak lanjut program prioritas Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. 

"Untuk laporan kepolisian masih bisa dilakukan di polsek, tapi sebatas melakukan penyelidikan. Jadi misal ada laporan dari masyarakat, penerimaan awal bisa di polsek," ucapnya, Selasa (6/4/2021). 

Deny menambahkan, kemudian laporan itu ditindaklanjuti dengan restorative justice atau tidak membawa semua kasus pidana sampai ke pengadilan. 

Menurutnya, langkah ini dilakukan hanya bisa dalam tindak pidana ringan, misalnya penganiayaan ringan, perselisihan paham, dan sebagainya. 

Ketika kedua belah pihak berkenan, lanjut dia, dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. 

"Apabilla tidak berkenan dan ingin kasus tersebut lanjut ke ranah hukum, proses penyidikan lanjutan akan dilaksanakan pihak satreskrim. Termasuk kasus-kasus pidana berat seperti pencurian nanti penyidikannya di polres," jelasnya. 

Untuk itu, nantinya penyidik unit reskrim polsek sebagian akan ditarik ke satreskrim guna penguatan anggota di tingkat polresta dalam hal pemberkasan. 

Deny menjelaskan, meski ada kebijakan ini kinerja jajaran polsek tidak akan kendor. 

"Keputan Kapolri tersebut baru menuturkan polsek-polsek mana yang tidak bisa melakukan penyidikan. Untuk pelaksanaanya per kapan, kami masih menunggu petunjuk lanjutan atau keputusan yang baru," ungkapnya. 

Menurut Deny, keputusan ini berdasarkan pertimbangan kondisi geografis Kota Bengawan. 

"Dari penilaian Mabes Polri, karena jarak polsek di Solo berdekatan. Tidak terlalu jauh dan dibatasi oleh perairan," tandasnya. (*) 

Penulis: Muhammad Sholekan
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved