Breaking News:

Berita Kabupaten Semarang

Mudik Lebaran Dilarang, DPRD Kabupaten Semarang Usulkan Ada Insentif Bagi Sopir

Alhasil, banyak pelaku usaha transportasi terdampak kebijakan tersebut tidak terkecuali di Kabupaten Semarang

TribunJateng.com/M Nafiul Haris
Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening. 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Mudik libur Lebaran 2021 telah secara resmi dilarang. Pemerintah beralasan, apabila mudik diijinkan dikhawatirkan menjadi sarana penularan virus Corona (Covid-19) dan memunculkan klaster baru.

Alhasil, banyak pelaku usaha transportasi terdampak kebijakan tersebut tidak terkecuali di Kabupaten Semarang.

Tercatat, ada sekira 4.000 pelaku bisnis transportasi mulai dari sopir, kernet, pemilik travel, dan bus AKAP di Bumi Serasi tak mendapat pemasukan.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mengatakan telah menerima sejumlah aduan dan aspirasi dari para sopir baik yang disampaikan melalui media maupun langsung.

"Adanya larangan mudik teman-teman sopir terdampak pasti, kita juga prihatin soal itu. Tapi kesehatan masyarakat sekarang ini memang menjadi prioritas pemerintah," terangnya saat dihubungi Tribunjateng.com, Rabu (7/4/2021)

Menurut Bondan, saat ini DPRD Kabupaten Semarang telah berupaya membantu para pelaku transportasi yang terdampak akibat adanya larang mudik dengan mengusulkan insentif ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.

Ia menambahkan, sementara ini besaran insentif pengganti kerugian sopir maupun pekerja transportasi karena larangan mudik masih dikaji bersama pemangku kepentingan.

"Betul. Usulan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja transportasi sedang kami upayakan termasuk siapapun yang terdampak dari sisi ekonomi karena kebijakan tersebut," katanya

Pihaknya mengungkapkan, belum berencana memanggil atau mengajak beraudiensi dengan perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Dia mengaku, sekarang masih proses koordinasi DPRD bersama eksekutif. Termasuk menyangkut kewenangan pembiayaan BLT akan diambil alih pemerintah pusat, provinsi atau diserahkan Pemkab Semarang.

"Kami sudah berkoordinasi dan usulkan. Ini menunggu keputusan siapa nanti yang akan membiayai, apakah pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten," ujarnya

Sebelumnya, Ketua Organda Kabupaten Semarang Hadi Mustofa mengaku secara keorganisasian permohonan agar ada insentif kepada pekerja transportasi telah diajukan ke Pemkab Semarang.

Hadi menyebutkan, total sopir dan kernet maupun anggota Organda Kabupaten Semarang berjumlah 4.000 orang. Organda lanjutnya mendukung kebijakan larangan mudik demi mencegah penularan Covid-19.

"Hanya saja kami berharap masyarakat terdampak juga harus dipikirkan secara bijak. Karena itu organda berharap pemerintah memikirkan nasib pekerja transportasi yang menganggur," jelasnya (ris)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved