Breaking News:

Larangan Mudik

Organda Semarang Minta Pemerintah Kaji Larang Mudik

Para pengusaha yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang mengeluhkan adanya larangan mudik.

TRIBUN JAKARTA / HENDRA GUNAWAN
illustrasi mudik 

ia  mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Opsi lainnya, katanya pemerintah melalui Kemensos dan Dinsos kabupaten/kota dapat memberikan kucuran bantuan subsidi maupun dana stimulus untuk meringankan beban pengusaha transportasi darat selama momentum Idulfitri 1442 Hijriyah.

"Mestinya ada bantuan BLT atau stimulus uang tunai lagi buat pengusaha dan sopir angkot maupun bus. Nominalnya bisa menyesuaikan dari pemerintah saja," tandasnya.

Sementara itu Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jateng akan lakukan penyekatan di perbatasan Provinsi saat libur lebaran.

Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jateng, Kombes Pol Rudy Syafirudin menuturkan penyekatan dilakukan di jalur arteri maupun jalur tol. Penyekatan akan dilaksanakan dari tanggal (6/5) sampai (17/5) secara total.

"Nanti akan kami sounding ke Gubernur. Jadi nanti modelnya kayak di Jakarta saat ada pembatasan yang akan masuk ke Jakarta harus izin kepada Gubernur. Tapi nanti yang ada urusan dinas ke luar kota harus izin ke Gubernur," ujarnya.

Menurut Rudy, penyekatan hanya berlaku antar Provinsi. Namun masyarakat Jawa Tengah masih diperbolehkan melakukan perjalanan mudik antar Kota dan Kabupaten.

"Jadi yang tidak boleh antar provinsi saja," tutur dia.

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved