Berita Jateng

Abdul Kholik DPD RI Minta Perizinan Bus Pariwisata Dialihkan ke Daerah

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata membuat Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik bersuara.

Istimewa
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik. 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata membuat Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik bersuara.

Kasus terakhir, bus pariwisata yang dinaiki 66 orang siswa kecelakaan di Sumedang. Ini mengakibatkan korban meninggal hingga 29 penumpang.

Di Jateng, kasus kecelakaan bus yang terjadi beberapa waktu lalu terjadi di jalur wisata Dienh Wonosobo. Empat orang meninggal dalam kejadian ini.

Abdul Kholik menuturkan pengawasan ketat harus dilakukan pemerintah terhadap bus-bus pariwisata. Namun, segi pengawasan terkendala masalah administrasi.

Seperti diketahui, proses perizinan berkala bus pariwisata ada di pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengawasinya.

"Ada problem administrasi soal kewenangan soal perizinan bus pariwisata, itu kan masih di pusat. Seringkali, jangkauan pembinaan dan pengawasan dari pusat tidak maksimal," kata Kholik, Jumat (9/4/2021).

Padahal, lokus operator yang bisa mengawasi bus pariwisata secara intensif ada di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan yang merupakan mitra kerja dari Komite 1 DPD RI.

"Ke depan bisa didorong agar pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk memberikan ruang kepada daerah untuk lebih memaksimalkan pembinaan dan pengawasan operator bus pariwisata. Sehingga ada kontrol yang akurat dan periodik. Karena ini mengenai keselamatan. Itu yang paling utama," jelas senator asal Jateng ini.

Dengan dilimpahkannya kewenangan ke pemerintah daerah, petugas dari Dinas Perhubungan bisa mengecek apakah bus masih laik pakai, sarana dan prasarana apa yang harus dilengkapi dalam memenuhi standar keselamatan, serta pemeriksaan kerja komponen transportasi angkutan penumpang tersebut.

Pemeriksaan intensif dari pemerintah daerah juga terkait legalitas perusahaan bus pariwisata tersebut. Apakah terdaftar dalam perizinan atau tidak.

Kemudian, terkait operasional sudah sesuai aturan atau belum, dan sebagainya. Tidak jarang perusahaan bus pariwisata yang mempekerjakan sopir bus dengan seenaknya sendiri.

"Sopir bus pariwisata seharusnya juga diberikan waktu tidur di tempat layak sehingga kualitas tidurnya cukup dan keesokan harinya sudah bersiap berkendara kembali," ujarnya.
Sopir yang bekerja dengan forsir tinggi dan kualitas tidur yang kurang bisa jadi penyebab kecelakaan, lantaran saat mengendarai sopir mengantuk.

Dengan perlakuan yang manusiawi pada sopir diharapkan paling tidak menjadi upaya meminimalkan insiden.

Pria asal Cilacap ini menambahkan, saat pandemi ini banyak bus yang menganggur lantaran aktivitas pariwisata dan mobilitas dibatasi.

"Tentunya di pandemi ini banyak pengusaha bus pariwisata kesulitan dalam finansial sehingga kesulitan memenuhi standar kelayakan kendaraan. Ini harus dikontrol. Jadi akan kami sampaikan ke pusat soal itu," tandasnya.(mam)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved