Ganjar Pranowo

Musrenbang Jateng 2022, Kegiatan Capai 27.808 Usulan

Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menyampaikan, laporan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Istimewa
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo bersama jajaran Forkompimda Jateng saat pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD yang dilakukan secara hybrid. 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menyampaikan, laporan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022.

Musrenbang digelar secara hybrid, peserta mengikuti secara daring, beberapa ada yang datang secara langsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (14/4/2021).

Musrenbang merupakan acara puncak dari rangkaian proses perencanaan tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan dalam pelaksanaannya.

"Rekapitulasi usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan 2022 mencapai 27.808 kegiatan. Rekap usulan disampaikan via daring atau melalui aplikasi e-Planning dan Rembugan Jateng 2022," kata Prasetyo.

Tujuan Musrenbang yakni menyepakati usulan program dan kegiatan prioritas. Usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan pemerintah daerah akan disinkronkan dengan arah kebijakan, prioritas, sasaran pembangunan, dan kegiatan strategis nasional.

Kemudian menjaring masukan terhadap penyempurnaan dokumen rancangan RKPD untuk penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi 2022.

Prasetyo merinci jumlah usulan kegiatan tersebut dari musrenbang di kabupaten/kota sebanyak 3.666, sektoral kabupaten/kota 1.914, reses atau pokok pikiran anggota dewan 21.195, musrenbang desa 58, dan masyarakat 975 kegiatan.

Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat itu sebesar Rp 31,7 triliun.

"Anggaran dari usulan bantuan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp 8,2 triliun, usulan sektoral kabupaten/kota Rp 8,4 triliun, reses DPRD Rp 4,5 triliun, musrenbang desa Rp 43,1 miliar dan usulan dari masyarakat Rp10,4 triliun," jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, meskipun dilakukan daring.

Namun demikian, angka anggaran yang diajukan melebihi kapasitas anggaran. Karena itu, nantinya ada keputusan politik antara eksekutif dan legislatif. Juga dilihat dari skala prioritas.

"Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD," katanya.

Ganjar juga meminta agar semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan. Argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai. Verivikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu.

"Verifikasi harus dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan," imbuhnya.

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved