Breaking News:

Berita Semarang

SAFE Seas Project Gandeng DKP Jateng untuk Beri Perlindungan Awak Kapal Perikanan

Hingga saat ini, dukungan kesejahteraan nelayan hingga jaminan keamanan selama bekerja di laut masih kurang maksimal.

Penulis: faisal affan
Editor: M Syofri Kurniawan
TRIBUN JATENG/FAIZAL M AFFAN
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro (kanan) dan Direktur SAFE Seas Project Nono Sumarsono melakukan penandatanganan MoU guna menjamin keselamatan nelayan dan kesejahteraan keluarga nelayan di kantor DKP Jateng, Selasa (13/4/2021) pagi. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hingga saat ini, dukungan kesejahteraan nelayan hingga jaminan keamanan selama bekerja di laut masih kurang maksimal.

Baik untuk nelayan yang berlayar di dalam negeri maupun yang bekerja dengan perusahaan penangkapan ikan luar negeri.

Maka, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melalui SAFE Seas Project, berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi awak kapal perikanan (AKP). 

Baca juga: Sopir Travel Bertubuh Gempal Menindih Penumpang Wanita, Tak Bisa Gerak Lagi: Penjara 10 Tahun

Baca juga: Bahar bin Smith Bantah Saksi di Sidang: Saya Tidak Menginjak, yang Benar Saya Memukul

Baca juga: Kode Redeem FF Terbaru Rabu 14 April 2021, Buruan Klaim Senjata di Free Fire Sekarang!

Baca juga: Anggota Eks FPI Bersumpah Bunuh Diri Massal Jika Rizieq Shihab Tak Dibebaskan? Cek Faktanya

Pasalnya, profesi AKP rentan menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa dan perdagangan orang, karena menanggung jam kerja yang panjang dalam kondisi kerja yang intens.

Maka dari itu, SAFE Seas Project menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, untuk memperkuat pusat perlindungan AKP berbasis masyarakat, yang diberi nama Fishers Center. 

Komitmen untuk memperkuat Fishers Center dituangkan dalam penanda-tanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) oleh Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Fendiawan Tiskiantoro, bersama Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono. Acara digelar di kantor DKP Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/4).

Fendiawan mengatakan, profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, karena ketidakpastian cuaca di tengah laut
"Dengan kondisi kerja yang berbahaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah mendorong penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan serta BPJS. Sosialisasi PKL dan BPJS ini dilakukan di 11 pelabuhan di wilayah Jawa Tengah, sebagai upaya perlindungan awak kapal perikanan," ujar Fendiawan.

Sementara itu, Nono menjelaskan, Fishers Center merupakan pusat informasi dan edukasi bagi AKP, sekaligus tempat untuk melayangkan aduan terkait praktik kerja paksa dan perdagangan orang. 

Menurut Nono, komitmen yang dituangkan dalam nota kesepahaman ini merupakan langkah tepat.

"Komitmen bersama ini dibutuhkan untuk memperkuat fungsi Fishers Center yang akan berlokasi di kantor Kesyahbandaran di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari (PPP Tegalsari). Kerja sama ini akan mendorong penerapaan PKL dan membuka akses untuk AKP mendapatkan informasi hak AKP dan layanan rujukan terkait pelanggaran ketenagakerjaan," ujar Nono.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved