Breaking News:

Berita Semarang

SAFE Seas Project Gandeng DKP Jateng untuk Beri Perlindungan Awak Kapal Perikanan

Hingga saat ini, dukungan kesejahteraan nelayan hingga jaminan keamanan selama bekerja di laut masih kurang maksimal.

Penulis: faisal affan | Editor: M Syofri Kurniawan
TRIBUN JATENG/FAIZAL M AFFAN
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro (kanan) dan Direktur SAFE Seas Project Nono Sumarsono melakukan penandatanganan MoU guna menjamin keselamatan nelayan dan kesejahteraan keluarga nelayan di kantor DKP Jateng, Selasa (13/4/2021) pagi. 

Acara seremoni penandatanganan MoU dilanjutkan dengan talk show bertema “Quo Vadis Upah Sektoral Perikanan di Provinsi Jawa Tengah” yang dihadiri narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Disnakertrans), dan Dosen Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam diskusi tersebut, Muhammad Iqbal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menjelaskan, regulasi untuk pengaturan upah bagi AKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 tahun 2016 (Permen KP No. 42/2016) tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan. 

Ketentuan upah bagi AKP diatur dalam dua skema, yaitu gaji bulanan/pokok dan gaji bagi hasil. Gaji bulanan senilai dua kali Upah Minimum Regional (UMR), termasuk gaji pokok, tunjungan berlayar, bonus produksi, uang lembur dan uang tunggu. 

Namun tantangan di lapangan saat ini gaji bulan belum di implementasi dan bagi hasil belum ada transparansi. KKP mengusulkan pengaturan dalam rancangan Permen untuk lebih mendetilkan isi PKL yang harus mencatumkan komposisi bagi hasil dan memuat hak dan kewajiban para pihak dengan jelas.

“Ketentuan perundangan Upah Minimum Sektoral diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 49, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum pasal 12, UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” jelas Adi Nugroho, Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Muhamad Azhar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang menjelaskan bahwa upah sektoral di provinsi Jawa Tengah dapat menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan bersangkutan.

“Perlu menegaskan kapan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundangan-undangan yang baru harus mulai dilaksanakan,” katanya.

SAFE Seas Project yang didukung oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL) berupaya untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Demi mendorong rantai pasokan yang adil dan transparan dalam industri perikanan di antara sektor swasta dan pemerintah. SAFE Seas Project bekerjasama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sebagai mitra pelaksana. (afn)

Baca juga: Wanita Bulukumba Ini Dilamar dengan 2 Keping Bitcoin Bernilai Rp 1,6 Miliar

Baca juga: 3 Bocah Mengaku Disiksa dan Diancam Dibunuh oleh Polisi, Dipaksa Mengaku Mencuri

Baca juga: Pangkalan Militer Nigeria Diserang Kelompok Afiliasi ISIS

Baca juga: Setelah Ditangkap Warga, Penjambret Ini Baru Sadar Kalung yang Dirampasnya Bukan Emas Asli

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved