Breaking News:

Berita Kendal

Curi Start Mudik di Kendal Wajib Lampirkan Rapid Antigen

"Untuk titiknya masih akan dirapatkan dengan pihak Polres. Yang jelas penyekatan nanti ada untuk menindaklanjuti Permenhub Nomor 13 tahun 2021,"

TribunJateng.com/Saiful Ma'sum
Sekda Kendal Moh Toha. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal bakal mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mengaktifkan kembali satgas pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro tingkat desa untuk mengawasi dan mendata para pemudik yang datang ke Kendal sebelum 6-17 Mei mendatang.

Rencananya, SE akan dikeluarkan pada pekan ini dengan harapan bisa ditindaklanjuti pihak desa hingga lingkup RT RW untuk mendukung pencegahan atas penularan Covid-19.

Sekretaris Daerah (Setda) Kendal, Moh Toha mengatakan, melalui surat edaran itu, satgas desa wajib melaporkan siapa saja warganya yang datang dari luar kota, provinsi, hingga luar negeri kepada satgas Covid-19 kabupaten.

Hal itu berlaku bagi pendatang dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit.

Selain didata, kata Moh Toha, pemudik wajib melampirkan hasil tes rapid antigen yang dilakukan sebelum berkegiatan di lingkungan tempat tinggalnya. Bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat dengan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari Dinas Kesehatan.

"Kemarin sudah ada usulan dari pak Kapolres dan yang lainnya, yang nekat mudik sebelum tanggal 6 Mei atau istilahnya curi start wajib melampirkan keterangan hasil tes rapid antigen. Dan itu biayanya sendiri ditanggung orangnya karena mereka yang melakukan," terangnya, Senin (19/4/2021).

Persyaratan yang sama berlaku sepanjang larangan mudik aktif sejak 6-17 Mei mendatang. Dengan konsekwensi, bagi yang kedapatan reaktif antigen bakal diisolasi di tempat karantina desa ataupun kabupaten. 

Kata Moh Toha, pihak RT dan RW harus aktif memantau warganya yang pulang hingga larangan mudik berakhir. Sehingga, kontrol warga yang datang le Kendal bisa berjalan lancar dan terdata dengan baik untuk menghindari kemungkinan hal buruk yang bisa terjadi.

"Kita ada tim yang ditugaskan di posko tingkat RT RW. Mereka yang bertugas mengontrol siapa saja yang datang. Karena kita tidak tahu kapan datangnya, menggunakan apa dan dari mana saja," ujar Sekda. 

Akan tetapi, persyaratan itu tidak sepenuhnya berlaku bagi pendatang yang datang ke Kendal dengan alasan yang dikecualikan. Seperti contoh datang untuk menengok anggota saudara yang sakit, ataupun datang dari daerah yang diijinkan melakukan mudik (aglomerasi). Seperti Kota Semarang, Demak, Salatiga, dan Kabupaten Semarang. 

Kepala Dinas Perhubungan Kendal, Suharjo menambahkan, khusus pada 6-17 Mei nanti, Dishub bersama Polri, TNI dan Satpol PP akan melakukan pengawasan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Sejumlah penyekatan bakal dilakukan di titik-titik tertentu yang ditentukan.

Khususnya pada perbatasan-perbatasan daerah baik dari arah Kota Semarang, Batang, maupun Temanggung dan Ungaran.

"Untuk titiknya masih akan dirapatkan dengan pihak Polres. Yang jelas penyekatan nanti ada untuk menindaklanjuti Permenhub Nomor 13 tahun 2021," tambahnya. (Sam)

Penulis: Saiful Ma'sum
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved