Breaking News:

Opini

OPINI Dina Anifatul: Kartini, Emansipasi, dan Membangun Lingkungan Edukatif

Hampir setiap tahun kiranya perempuan di seluruh Indonesia memperingati Hari Kartini pada 21 April. Entah hanya sekadar bentuk seremonial

Tribun Jateng /Istimewa
Opini ditulis oleh Dina Anifatul Arifana, S.Ag | Aktivis Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Semarang dan Alumnus UIN Walisongo 

Opini ditulis oleh Dina Anifatul Arifana, S.Ag | Aktivis Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Semarang dan Alumnus UIN Walisongo

TRIBUNJATENG.COM - Hampir setiap tahun kiranya perempuan di seluruh Indonesia memperingati Hari Kartini pada 21 April. Entah hanya sekadar bentuk seremonial atau aksi sosial. Tapi ini menunjukkan, bagaimana nama Kartini memang terkenang di benak perempuan Indonesia, sekalipun namanya terkadang menjadi perdebatan. Misalnya, saat sebagian orang mengolok-olok bahwa penamaan gelar pahlawan Kartini terjadi karena transaksi politik. Terlebih Kartini, merupakan representasi perempuan bangsawan. Bahkan, saat Kartini mendapat hari peringatan di Indonesia, mengapa harus Kartini dan bukan pahlawan perempuan yang lain.
Namun, terlepas dari kesemua itu perjuangan Kartini tidak boleh dipandang sebelah mata. Dijelaskan Armijn Pane dalam karangannya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, bahwa adat istiadat saat itu khususnya di kalangan bangsawan, tidak membolehkan perempuan untuk belajar, tidak boleh bekerja, hingga tidak memperkenankan perempuan mendapat jabatan di masyarakat. Bahkan, digambarkan seolah tujuan hidup perempuan hanya jatuh pada dunia pernikahan. Ironis bukan?
Sebab itu, memoar Kartini untuk mengentaskan perempuan dari kungkungan patriarki perlu diingat. Karena Kartini, perempuan masa kini, sebagian telah hidup tanpa bayang patriarki dan mulai mengenyam edukasi. Meski realitas yang tejadi, sebagian perempuan di era kini, juga masih hidup dalam lingkaran dominasi laki-laki.
Sebuah Emansipasi
Perjuangan Kartini sendiri sebenarnya tidak hanya sebatas tentang persoalan keseteraan, atau mendobrak ketidakadilan di era kolonial kala itu. Tetapi, lebih dalam daripada itu. Kartini mengajarkan bagaimana perempuan bisa menggunakan nalar untuk berpikir, agar tidak terkungkung pada konstruksi sosial yang ada. Lebih tepatnya, ingin mengajak perempuan untuk tidak hanya taklid dalam melakukan sesuatu tindakan, sehingga mengerti arah dan tujuan akhirnya. Bahkan, semangat Kartini untuk tetap memperoleh pendidikan ditunjukkan saat ia mulai masuk masa pingitan, tepatnya di usia 12 tahun. Kartini tetap berusaha untuk membuka pikirannya, mengasah nalarnya dengan membaca buku-buku atau surat kabar Belanda.
Upaya Kartini untuk mengentaskan problem sosial-budaya, tidaklah mudah. Terlebih mayoritas perempuan kala itu memang belum mendapat pendidikan. Kartini hanya bisa mendapatkan dukungan dari internal keluarga sendiri. Salah satunya suami Kartini, yang pada akhirnya mengizinkan Kartini untuk mendirikan sekolah perempuan di Rembang, dan sebelumnya ia juga memberikan pengajaran kepada perempuan-perempuan Bumiputera di Jepara.
Kepedulian Kartini terhadap pendidikan bagi perempuan, sebenarnya bukan karena agar perempuan menyaingi kedudukan laki-laki. Tetapi, untuk memutus rantai feodal sekaligus patriarki di masyarakat, yaitu saat perempuan memiliki pendidikan. Maka, ia bisa memberikan pengajaran juga kepada anak-anaknya, sehingga adat-istiadat tersebut bisa terputus. Karena keluarga merupakan lembaga pendidikan paling dasar, untuk mendidik anak-anak.
Jika melihat pendidikan yang diperjuangkan Kartini kala itu, merupakan bagian dari pendidikan emansipatori. Pendidikan emansipatori sendiri, merupakan pendidikan untuk membela, membebaskan masyarakat dari perbudakan, penindasan, diskriminasi, dan ketidakberdayaan serta memerjuangkan pengakuan persamaan derajat, kedudukan, hak dan kewajiban msaayarakat dalam hukum melalui pendidikan (Eti Nurhayati, :169). Pendidikan emansipatori ini bisa menjadi alat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial, termasuk yang dilakukan Kartini untuk membedayakan perempuan agar bisa memutus budaya feodal dan patriarki.
Lingkungan Edukatif
Melansir dari katadata.co.id (08/01/2021) Direktorat Jenderal Peradilan Agama mencatat terdapat 34 ribu permohonan dispensasi kawin, sepanjang Januari hingga Juni 2020, dan sebesar 60 persen yang mengajukan ialah anak di bawah usia 18 tahun. Bahkan, jumlah tersebut tergolong besar dari tahun sebelumnya. Ironisnya, salah satu hal yang mendorong pernikahan dini ini ialah, kebijakan belajar daring, dengan alasan siswa bosan belajar di rumah.
Fenomena di atas tentu bisa kita lihat pada zaman Kartini, budaya saat itu perempuan menikah di usia belia. Tetapi kala itu, para perempuan belum tersentuh pendidikan sama sekali, terlebih adat istiadat masih begitu kental. Jelas berbeda dengan fenomena di atas, perempuan yang sudah mendapat akses pendidikan justru memilih untuk menikah di usia dini, terlebih dengan alasan bosan belajar, dan fenomena ini bukanlah mencerminkan sosok Kartini, yang masih semangat belajar meski pada akhirnya harus menerima pingitan.
Namun, dengan adanya jumlah pernikahan dini yang tergolong tinggi, tentu pemerintah perlu mengevaluasi. Agar pendidikan di Indonesia kedepannya bisa lebih efektif, khususnya bagi perempuan. Misalnya, pemerintah perlu mengupayakan untuk membangun lingkungan edukatif bagi perempuan, karena fenomena pernikahan dini ini, juga terjadi karena faktor lingkungan.
Upaya-upaya membangun lingkungan edukatif ini bisa dimulai dengan, pertama pemerintah desa bisa memberikan edukasi kepada tiap-tiap keluarga, tentang bahaya pernikahan dini, khususnya bagi anak perempuan. Namun, dalam hal ini pihak yang memberi edukasi juga orang yang harus memiliki kapabilitas sehingga hasilnya juga efektif dan efisien. Kedua, pihak desa perlu membuat aktivitas pemberdayaan untuk anak-anak atau remaja perempuan, sehingga mereka memiliki kesibukan dan terhindar dari rasa bosan. Ketiga, dari lembaga paling sentral, yaitu keluarga bisa lebih banyak sharing tentang masa depan bersama anak, sehingga orang tua bisa memberikan nasihat untuk anak-anaknya. Keempat, dari pihak sekolah perlu memantau dan memastikan lebih jauh perkembangan belajar masing-masing anak didiknya, apakah selama pembelajaran daring mereka memahami pelajaran atau jutru sebaliknya.
Namun, untuk menjalankan upaya-upaya di atas, memerlukan kolaborasi dari berbagai elemen, khususnya yang masih bersentuhan langsung dengan anak-anak perempuan atau remaja perempuan, seperti guru, keluarga, dan juga pemerintah desa. Hal ini agar fenomena seperti pernikahan dini bisa berkurang. Selain itu, agar perempuan-perempuan masa kini bisa menjadi representasi dari Kartini, yang selalu haus akan belajar dan selalu berpikir kritis. (*)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved