Breaking News:

OJK Catat Pemegang Polisi Unit Link Anjlok 3 Juta Peserta

anjloknya jumlah pemegang polis unit link juga karena tidak adanya banyak peserta baru, menyusul ramai berita kerugian produk asuransi jenis itu.

google
Ilustrasi asuransi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemegang polis produk asuransi yang dikaitkan dengan produk investasi (PAYDI) atau unit link anjlok menjadi hanya tersisa 4 juta orang.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK, Ahmad Nasrullah mengatakan, jumlah tertanggung PAYDI di 2020 itu menurun drastis 3 juta peserta dari rata-rata 7 juta pemegang polis pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau di 2020 turun drastis ada kaitannya dengan kondisi covid-19. Banyak yang tidak melanjutkan program ini, banyak putus di tengah jalan, atau sudah jatuh tempo," ujarnya, dalam Media Briefing dengan tema ‘Produk Asuransi Unit Link dan Pengawasannya oleh OJK’ secara virtual, Rabu (21/4).

Menurut dia, anjloknya jumlah pemegang polis unit link juga karena tidak adanya banyak peserta baru, menyusul ramai berita kerugian produk asuransi jenis itu di media sosial (medsos).

"Sebenarnya jumlah (kasus) ini tidak signifikan, ramainya di media, di medsos. Ketika kami panggil perusahaan asuransi, kita klarifikasi, semua aduan di medsos tidak benar, yang lain cuma meramaikan," jelas Ahmad.

Meski demikian, ia berujar, kontribusi lini usaha unit link dari sisi penerimaan premi cukup besar, yakni hampir 50 persen keseluruhan industri asuransi.

"Dalam perolehan cukup besar kontribusi ke total penerimaan premi, di 2018 sampai 2020 ada Rp 100 triliun untuk premi PAYDI. Ini setengahnya dibandingkan dengan total premi nasional Rp 200 triliun, hampir separuhnya untuk premi PAYDI," paparnya.

Sementara, terkait dengan aturan pemilihan saham untuk investasi produk asuransi unit link, Ahmad menyatakan, paling lama akan keluar pada Juni 2021.

Menurut dia, nantinya perusahaan asuransi hanya bisa menempatkan dananya ke saham-saham tertentu untuk meminimalisir kerugian nasabah.

"Sudah proses harmonisasi dengan hukum, sisa finalisasi, sepertinya bisa di kuartal II (paling lama Juni). Pengaturan ke depan itu memang ketika kami pelajari kalau di industri negara lain tingkat kepatuhannya tinggi, moral hazard bisa sedikit dihindari," tuturnya.

Ahmad menyebut, ada sedikit puzzle yang hilang di Indonesia, karena investasi asuransi unit link ditanggung peserta. Peserta dinilainya harus sudah menyetujui dan paham risiko investasi yakni mau agresif atau tidak untuk selanjutnya dikelola perusahaan asuransi.

"Ketika dia pilih, kebijakan investasi ada di perusahaa, dikelola secara prudent, ada di bursa kategorinya mau jangka panjang atau gimana. Ada miss di situ, peserta memilih, tapi ada perusahaan salah menempatkan dengan beli saham yang sangat spekulatif, ujung-ujungnya nasabah rugi," kata Ahmad.

Karena itu, dia menambahkan, OJK sudah mewanti-wanti semua perusahaan asuransi untuk bisa menyiapkan diri terkait aturan baru penempatan saham.

"Sudah kami wanti-wanti, aturan sedang disiapkan, diskusinya panjang dengan asosiasi. Mereka tentunya keberatan kalau diatur, kita lagi cari keseimbangannya, mudah-mudahan sudah dekati final," tandasnya. (Tribunnews/Yanuar Riezqi Yovanda)

Editor: Vito
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved