Di Depan Mendes, Bupati Blora Sebut Kantong Kemiskinan Mayoritas di Desa Kawasan Hutan

Penulis: Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Bupati Blora Arief Rohman sebut kantong kemiskinan di Blora berada di desa kawasan hutan. Untuk itu dia berharap ada uluran pemerintah pusat dalam upaya pembangunan demi mengentaskan kemiskinan.

"Kami ingin ke depan desa-desa bisa kami kembangkan bersama berorientasi pada potensinya masing-masing. Yang utama kita butuhkan adalah data potensi dan kondisi desanya, oleh sebab itu kita minta dukungan dan arahan dari Mendes PDTT," ujar Arief Rohman, Kamis (22/4/2021).

Sebelumnya, Arief menyempatkan diri menemui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT),  Abdul Halim Iskandar. Pihaknya menyampaikan sejumlah sejumlah persoalan perencanaan pembangunan desa. Termasuk kantong kemiskinan mayoritas berada di desa kawasan hutan.

"Kami sampaikan semua permasalahan dan perencanaan pembangunan desa ke depan, dengan harapan bisa dibantu dan didukung dengan program-program yang ada di Kemendes PDTT," kata dia.

Sementara itu, Abdul Halim Iskandar, menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama membantu pembangunan Blora dimulai dari desa.

"Ke depan Blora akan kami jadikan salah satu pilot project di Indonesia. Kami sudah berdiskusi banyak, Kemendes akan ikut menjadi bagian dari upaya itu. Tidak hanya Bapak Bupati, tapi juga Kemendes dan kementerian lainnya, bersama-sama kita akan upayakan agar percepatan pengentasan kemiskinan Kabupaten Blora bisa diwujudkan," ujar Halim.

Dia mendorong agar di Blora dilakukan pengembangan BUMDes dan Desa Wisata sembari menunggu grand desain yang sedang disusun. Harapannya dengan BUMDes dan Desa Wisata, pembangunan 271 Desa di Blora dapat dilakukan dengan cepat.

Selanjutnya, dia menekankan pentingnya pemutakhiran data berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal itu dinilai bakal mempermudah kepala desa dalam melakukan pembangunan desa maupun memanfaatkan dana desa.

"Jika SDGs desa ini bisa dimaksimalkan, maka tanggung jawab penanggulangan kemiskinan tidak akan lagi tertumpu pada Bupati, namun bisa difokuskan kepada masing-masing kades," tambahnya.

Pihaknya juga mengapresiasi Arief Rohman yang sedang menyusun grand desain percepatan pengentasan kemiskinan. 

"Data mikro berbasis SDGs desa akan sangat membantu, selain itu Kemendes PDTT dan Kementerian lain akan ambil bagian dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora dan desa-desa di Indonesia pada umumnya," kata dia.(*)