Breaking News:

Berita Kendal

Pansus LKPJ DPRD Kendal Usulkan Rekomendasi Perbaikan Kinerja Pemkab Kendal

Pansus DPRD Kendal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan kinerja Pemkab Kendal atas LKPj 2020.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
Penandatanganan nota kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara Bupati Kendal Dico M Ganinduto (kiri) dan pimpinan DPRD untuk memulai pembangunan Kendal hingga 2026, Kamis (22/4/2021) di ruang paripurna DPRD. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Panitia khusus (Pansus) DPRD Kendal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan kinerja Pemkab Kendal atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) 2020. Satu di antaranya, pansus meminta agar Pemkab Kendal di bawah kepemimpinan Bupati Dico M Ganinduto memperbaiki birokrasi pemerintahan untuk kemajuan Kendal

Termasuk kualitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai roda penggerak pemerintahan. 

Ketua Pansus LKPJ, Sri Suprihati mengatakan, pembenahan birokrasi dengan menempatkan pejabat pemerintah sesuai pada bidangnya menjadi penting untuk mewujudkan Kendal Handal dan Berdaya Saing.

Apalagi, kata Suprihati, pembangunan Kendal saat ini tertinggal dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Batang yang sebentar lagi berdiri perusahaan besar bidang industri kaca di KIT Batang. Sehingga, pihaknya berharap Pemkab Kendal segera bangkit agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi misi daerah.

"Selama ini, menurut kami pemerintah terlena dengan pemberian award (penghargaan) Kendal tanpa melihat kembali indikator pencapaian kinerja kita. Pansus melihat ada beberapa indikator pencapaian yang gagal dicapai 2020. Program copy paste, juga kurang berani inovasi. Pemimpin harus mengarahkan dan mengorganisir jajaran bawahannya agar pelaksanaan tanggungjawab bisa maksimal. Utamanya meningkatkan PAD," terangnya usai rapat paripurna LKPJ dan RPJMD, Kamis (22/4/2021).

Menurut Suprihati, banyak faktor yang mengakibatkan ketidakberhasilan sejumlah pembangunan di Kendal hingga terulang-ulang setiap tahun. Di antaranya, program yang berjalan tidak tepat sasaran. Sehingga perlu kebijakan dan kecermatan dalam menempatkan personal atau pejabat tepat sesuai kemampuan bidangnya. 

"Ini penting menempatkan pejabat di bidang tugasnya. Tempatkan orang sesuai kemampuannya dan keadaan yang tepat," katanya.

Lebih lanjut, faktor lain yang perlu diperhatikan Pemkab Kendal adalah akuntabilitas ASN yang berkualitas. Dengan tidak adanya standar mutu minimal ASN membuat kinerja pemerintahan turun dari tahun ke tahun.

Ia juga menyarankan agar dilakukan penggeseran pejabat seperlunya sesuai kebutuhan pemerintah. Agar kinerja pemerintahan Kendal bisa berjalan lebih optimal.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pertumbuhan angka stunting pada anak yang terus tumbuh, tingkat rata-rata lama pendidikan masyarakat, peningkatan sektor perikanan, hingga kualitas sarana dan prasarana sektor pariwisata. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved