Breaking News:

Pegawai Kontrak Pun kini Bisa Ajukan KPR di BTN, Ada Kuota untuk 1 Juta Orang

sekitar satu juta pekerja alih daya atau outsourcing maupun pegawai kontrak dapat memiliki rumah dengan skema kredit yang murah dan mudah di BTN.

tribunjateng/dok
ilustrasi - BTN 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) kembali menjalin kemitraan untuk penyaluran pembiayaan perumahan dengan menggandeng Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI).

Melalui kemitraan itu, sekitar satu juta pekerja alih daya atau outsourcing maupun pegawai kontrak dapat memiliki rumah dengan skema kredit yang murah dan mudah.

Direktur Consumer & Commercial Lending BTN, Hirwandi Gafar mengatakan, perseroan terus fokus melakukan inovasi dan kemitraan agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Apalagi, menurut dia, rumah pada saat ini telah menjadi kebutuhan pokok untuk dapat hidup, dan berlindung, terutama di masa pandemi.

“Kami juga memahami betul betapa sulitnya para karyawan kontrak untuk memiliki rumah dengan fasilitas KPR di perbankan. Karena itu, melalui kerja sama ini, kami berupaya memberikan fasilitas KPR dengan skema mudah dan murah bagi sekitar satu juta karyawan kontrak di Indonesia," katanya, Rabu (21/4).

Hirwandi menuturkan, ke depan karyawan outsourcing yang tergabung dalam ABADI dapat mengakses KPR subsidi BTN, di mana produk yang dapat dimanfaatkan yakni KPR Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) BTN, dan KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Untuk KPR FLPP, fasilitas yang bisa dinikmati yakni uang muka mulai 1 persen, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, subsidi bantuan uang muka senilai Rp 4 juta, suku bunga mulai 5 persen.

Sedangkan KPR BP2BT, tenaga alih daya bisa memperoleh dana bantuan uang muka hingga Rp 40 juta, dengan suku bunga mulai 10 persen.

Hirwandi menyatakan, berbagai fasilitas KPR subsidi itu dapat dinikmati karyawan outsourcing dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta. Kemudian, harga rumah yang dapat dimiliki yakni senilai maksimal Rp 168 juta.

“Dengan skema itu, para karyawan outsourcing bisa memiliki rumah dengan cicilan berkisar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta,” paparnya. (Tribunnews/Seno Tri Sulistiyono)

Editor: Vito
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved