Presiden Jokowi Tunggu Hari Baik untuk Reshuffle Kabinet

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - DPR telah menyetujui peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menunggu hari baik untuk reshuffle kabinet.

"Saya kira Pak Jokowi sedang menunggu hari baik saja, menunggu hari baik yang menurut hemat beliau itu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran struktur kabinet baru yang akan dibentuknya itu," katanya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/4).

Wakil Ketua MPR itu menegaskan, soal reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden. PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya siapa sosok yang diangkat dan kapan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi.

"Karena hak prerogatif presiden adalah hak subjektif Presiden yang dijamin konstitusi, maka kami dari PDIP menyerahkan keputusan hal tersebut kapan mau dilaksanakan, siapa pejabat mau diangkat, itu menjadi wewenang sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden," ujarnya.

Isu reshuffle sudah menguat sejak 2 pekan lalu, tetapi hingga kini reshuffle belum juga kunjung dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Juru bicara (Jubir) Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman semmpat menegaskan, perihal reshuffle tak ada yang mengetahuinya kecuali Jokowi dan Allah.

"Hanya Presiden Jokowi dan Allah SWT yang tahu," ujarnya, dalam diskusi daring bertajuk 'Jangan Pegel Nunggu Reshuffle', Sabtu (24/4).

Dia menyatakan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, ia pun tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai reshuffle.

Bahkan, Fadjroel mengungkap, pertemuan kali terakhirnya dengan Jokowi pada Selasa (20/4) lalu, sama sekali tak menyinggung isu reshuffle.

"Kami hanya membicarakan pemindahan ibu kota negara, dan saya diminta menyiapkan strategi komunikasinya," jelas dia.

Hanya saja, Fadjroel memastikan reshuffle pasti dilakukan untuk dua kementerian yang telah disetujui DPR terkait dengan peleburan kementerian dan pembentukan kementerian baru.

"Saya bertemu Pak Seskab, Pramono Anung untuk memastikan saja bahwa yang tetap ada (reshuffle) itu adalah sesuai dengan yang disetujui DPR, yakni Kementerian Investasi dan pengubahan jadi Kemendikbud Ristek," terangnya.

Mengenai isinya beliau belum beri tahu ke saya, karena memang itu adalah hak dari presiden untuk sampaikan ke publik. Jadi bukan dari kami untuk menyampaikannya," tambahnya.

Meski demikian, Presiden Jokowi ternyata diam-diam sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Menurut politikus PDI Perjuangan, Putra Nababan, pertemuan keduanya terjadi sekitar 10 hari silam. Informasi pertemuan itu diperoleh Putra dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

"Kalau informasi dari Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, pertemuan itu memang beliau (Jokowi) dengan Ibu Megawati dilakukan secara rutin, dan pertemuan terakhir berlangsung 10 hari yang lalu," jelasnya.

Putra tidak mengetahui persis apa yang dibahas dalam pertemuan itu. Ia hanya mengungkapkan, pertemuan Jokowi dan Megawati biasanya dilakukan empat mata tanpa ada yang mendampingi. Ia menyebut itu sebagai pertemuan rutin membahas sejumlah isu strategis.

Ia menyebut, sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah sering berkonsultasi dengan Megawati sebelum mengambil sebuah keputusan.

"Yang saya ketahui sejak saya masih di media, ketika beliau (Jokowi-Red) masih jadi Gubernur Jakarta, beliau juga selalu konsultasi dengan Ibu (Megawati). Ketika masuk ke dalam periode pertama, sering berjumpa di Bogor dan Teuku Umar. Memasuki periode kedua juga sama," terangnya.
(Tribunnews/Chaerul Umam/Vincentius Jyestha Candraditya)