Breaking News:

Ngopi Pagi

FOKUS: Pejabat Publik Sadarlah

"Lha iyo, jaman koyo ngene kok isih ono pegawai publik sing wani-wanine njaluki duit rak jelas karo warga. Kapok tenan nek wis konangan

tribunjateng/bram
ARIEF NOVIANTO Wartawan Tribun Jateng 

Tajuk ditulis oleh Wartawan Tribun Jateng, Arief Novianto

TRIBUNJATENG.COM - "Lha iyo, jaman koyo ngene kok isih ono pegawai publik sing wani-wanine njaluki duit rak jelas karo warga. Kapok tenan nek wis konangan (Lha ya, zaman seperti ini kok masih ada pegawai publik yang berani-beraninya meminta uang tidak jelas ke warga. Pasti jera kalau sudah ketahuan-Red)," kata satu tetangga saya, dalam diskusi ngalor-ngidul di pos ronda kampung, kemarin malam.
Yah, hal itu menanggapi ramainya pemberitaan mengenai pungli yang dilakukan satu oknum pegawai di kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul, Semarang, baru-baru ini. Kasus itu bahkan viral, setelah korban mengadu kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, via Twitter melalui sistem #LaporHendi.
Mendapat aduan itu, Hendi, sapaan Wali Kota Semarang, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul, Senin (26/4). Adapun, pungli sebesar Rp 300 ribu ditarik oleh oknum tersebut dengan dalih sebagai biaya pengetikan, yang diperuntukkan sebagai kas Kelurahan dan kas Kecamatan.
Tiba sekitar pukul 08.00 pagi, Hendi tak langsung ketemu Lurah, karena belum tiba di tempat. Ia pun sempat menemui Sekretaris Lurah dan memberi penjelasan mengenai maksud kedatangannya. Beberapa saat setelah itu, Lurah kemudian tiba, dan dipertemukan Hendi dengan Rachmad Hidayat, yang merupakan pelapor aduan pungli oleh oknum Kelurahan Muktiharjo Kidul tersebut.
Hendi kemudian meminta agar oknum yang dimaksud oleh Rachmad diundang oleh Lurah Muktiharjo Kidul ke ruangannya, sekaligus mengembalikan uang hasil pungli yang diterimanya. Sidak yang dilakukan Hendi itupun berbuah pengembalian uang oleh oknum berinisiasi VV kepada Rachmad Hidayat selaku pelapor, dengan nominal sebesar Rp 300.000.
Rachmad pun mengapresiasi respon cepat Hendi yang turun langsung merespon aduan yang masuk ke sistem #LaporHendi. Ia pun mengaku menaruh harapan besar pada sistem Lapor Hendi, untuk menghilangkan praktik pungli di Kota Semarang.
Meski demikian, hingga kini belum jelas sanksi yang diberikan terhadap oknum pegawai yang melakukan pungli tersebut. Kasus itu kini masih dalam penanganan Inspektorat Kota Semarang.
Sebelumnya, Lurah Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Hermanto; dan Kasi Pembangunan Dina Simanjuntak, dicopot Wali Kota Medan, Bobby Nasution, saat melakukan sidak di Kantor Kelurahan Sidorame Timur, Jumat (23/4).
Pencopotan dilakukan terkait dengan keluhan warga tentang adanya pungli permintaan sejumlah uang oleh oknum pegawai kelurahan ketika melakukan pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang sangat dibutuhkan sebagai satu persyaratan bagi pelaku usaha untuk bisa mendapatkan BLT UMKM dari Kemenkop-UKM.
Rasanya, pungli masih jamak dilakukan pegawai pemerintahan, sebagai budaya yang sulit diberantas, meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup lama di Republik ini. Mungkin, pungli dengan nilai yang relatif kecil tak cukup kuat dianggap sebagai kasus korupsi, sehingga hal itu cenderung terus berlanjut.
Sistem pelaporan dengan memanfaatkan media sosial yang gampang diakses publik tampaknya menjadi satu solusi paling dekat saat ini. Namun, sanksi tegas juga sangat diperlukan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku, atau calon pelaku lain.
Jika 'Rachmad-Rachmad' yang lain juga melakukan hal yang sama, bersedia melaporkan pungli yang dialami, maka bersiap-siaplah para pejabat publik. Sadarlah sebelum terlambat. (*)

Penulis: arief novianto
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved