Breaking News:

Berita Solo

Neta Berharap Ada Kejelasan dari Komjen Pol Andap Budhi Revianto, Pilih Salah Satu Jabatan

IPW kritisi keberadaan Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Sekjen Kemenkumham RI.

Penulis: Muhammad Sholekan | Editor: sujarwo
Istimewa
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Indonesia Police Watch (IPW) kritisi keberadaan Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. 

Hal itu lantaran, yang bersangkutan tidak melepas kedinasannya atau mundur dari institusi Polri. 

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menegaskan, Komjen Andap Budhi Revianto awalnya hanya sementara ditempatkan sebagai Sekjen Kemenkumham. 

Akan tetapi, mantan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) itu diketahui telah menjabat lebih dari 1 bulan sejak dilantik pada tanggal 10 Maret 2021. 

Neta menilai, sekarang ini Andap masih aktif di kepolisian dan sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian. 

“Kalau merangkap jabatan itu artinya ada ketentuan yang ditabrak. Seharusnya polisi yang aktif, di sisi lain harus mengundurkan diri,” ucap Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jateng, Selasa (27/4/2021). 

Menurutnya, hal serupa pernah dialami oleh mantan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. 

Dia menjelaskan, saat Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian yang bersangkutan melepaskan statusnya dari Polri. 

Neta menambahkan, hal serupa juga pernah dilakukan Irjen Pol Ronny Sompie ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. 

Waktu itu, Jenderal Bintang 2 tersebut masih menjabat sebagai Kapolda Bali, lalu melepas statusnya sebagai anggota Polri. 

Neta mengungkapkan, seorang polisi aktif tidak dilarang menduduki jabatan diluar struktur Polri. Namun, kendati begitu tetap ada batasannya. 

“Kalau seorang perwira tinggi kemudian menjabat sebagai Sekjen di Kemenkumham, itu tidak ada berkaitannya dengan Polri. Namun itu jabatan karir dari institusi, dan ini yang sangat kita sayangkan,” jelasnya. 

Menurut Neta, dari dua contoh perwira tinggi Polri yaitu Tito Karnavian dan Ronny Sompie, seharusnya jabatan yang diduduki Komjen Pol Andap Budhi Revianto tidak sah. 

"Karena yang bersangkutan bertugas di 2 lembaga tinggi negara. Atau bahasa gampangnya, pemerintah harus membayar dua kali gaji untuk jenderal bintang tiga tersebut," jelasnya. 

Neta berharap ada kejelasan dari Andap Budhi Revianto untuk memilih salah satu jabatannya dan mundur dari jabatan lainnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved