Breaking News:

Bank Jateng

Bank Jateng dan Kejati Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Bank Jateng menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng pada bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara.

Editor: Daniel Ari Purnomo
Istimewa
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Priyanto SH MH (sebelah kiri) dengan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno (sebelah kanan) tentang Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Gedung Kantor Pusat Bank Jateng (27/04). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bank Jateng menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng pada bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Gedung Kantor Pusat Bank Jateng, Selasa (27/4/2021).

"Kerja sama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum Bank Jateng," ujar Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.

Supriyatno menjelaskan, meskipun pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah stimulus dan upaya relaksasi kredit, industri perbankan tetap dihadapkan pada risiko kenaikan kredit macet.

Dalam mengantisipasi risiko itu, Bank Jateng telah membentuk klinik restrukturisasi kredit, khususnya bagi debitur terdampak pandemi Covid-19 melalui skema penundaan angsuran pokok atau bunga, perpanjangan jangka waktu dan skema lainnya.

Selain itu turut memperkuat mitigasi risiko kredit dengan penghentian sementara pembiayaan sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 dan mempertahankan pangsa kredit konsumtif guna mendorong pertumbuhan kredit secara berkesinambungan.

"Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa debitur yang masih mengalami kendala dalam pemenuhan kewajibannya. Ada pula yang kurang kooperatif untuk memenuhi kewajibannya," papar Supriyatno.

Hal tersebut dapat menjadi permasalahan-permasalahan yang berujung ke jalur hukum di kemudian hari.

Sehingga diperlukan bantuan dan kerja sama dengan kejaksaan yang diharapkan akan meningkatkan Good Corporate Government yang semakin baik di Bank Jateng.

Kepala Kejati Jateng Priyanto menambahkan, setiap lembaga memang berpotensi menghadapi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang memerlukan penanganan baik di pengadilan maupun luar pengadilan.

"Dalam hal ini, kejaksaan sebagai pengacara negara dapat mewakili Bank Jateng untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus," ujarnya.

Dia mencontohkan Kejati Jateng yang sebelumnya berhasil membantu Bank Jateng menagih debitur bermasalah di Bank Jateng Cabang Purwokerto, yakni CV Alam Rizki sebesar Rp6,5 miliar.

Sebagai informasi, selain Bank Jateng dan Kejati Jateng, penandatanganan kesepakatan bersama juga dilakukan Kantor Cabang Bank Jateng se-Jateng dengan Kejaksaan Negeri se-Jateng. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved