Breaking News:

Berita Jateng

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota Paling Lama 18 Bulan

Terkait penyusunan dan penetapan RTRW, kata dia, dalam PP tersebut diatur jangka waktu penyusunannya paling lama 18 bulan

TribunJateng.com/Mamdukh Adi Priyanto
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Abdul Kamarzuki saat di Semarang 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah secara resmi telah menerbitkan 49 aturan turunan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Perangkat regulasi tersebut merupakan aturan pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu PP yang termasuk dalam 49 aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut yakni PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

PP 21 Tahun 2021 tersebut dinilai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan ekosistem investasi. Selain itu, menyederhanakan (streamlining) proses perizinan berusaha.

"PP 21 memiliki terobosan-terobosan dalam kebijakan penyelenggaraan penataan ruang," kata Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Abdul Kamarzuki di Semarang, Selasa (27/4/2021) petang.

Terobosan yang dimaksud antara lain penyederhanaan Rencana Tata Ruang (RTR), integrasi tata ruang darat dan laut, percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota.

Serta adanya mekanisme baru Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha.

Terkait penyusunan dan penetapan RTRW, kata dia, dalam PP tersebut diatur jangka waktu penyusunannya paling lama 18 bulan. Sedangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) paling lama 12 bulan.

Batasan waktu itu dihitung sejak mulai dilaksanakannya penyusunan RTRW.

Sebelum PP ini dibentuk, jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW tidak dibatasi. Sehingga, terdapat daerah-daerah yang tertinggal karena proses penyusunan RTRW-nya memakan waktu yang sangat lama.

"Hal ini dilakukan pemerintah pusat sebagai dorongan untuk pemerintah daerah agar setiap daerah memiliki RTR masing-masing. Sehingga dapat mempercepat investasi yang masuk ke daerah tersebut," jelasnya.

Di Jawa Tengah, saat ini sudah ada beberapa daerah yang telah menetapkan RTRW dan sudah menjadi peraturan daerah atau perda.

Uki, sapaannya, menjelaskan, engan dikeluarkannya aturan baru ini, artinya RTRW harus direvisi dan disesuaikan sesuai PP 21 tersebut.

Saat ini, evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) RTRW dilakukan oleh Gubernur (khusus Kabupaten/Kota). Namun sebelumnya, evaluasi rancangan Perda RTRW dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved