Sosok Pekerja Keras Yang Pernah Jadi Sopir Angkot Ini Kabarnya Akan Dilantik Jokowi jadi Menteri

Bahlil Lahadalia mengatakan TKA sekarang prosedure-nya lewat BKPM sehingga ia menjamin tidak membuka ruang berlebihan untuk TKA.

Namun, Faisal Basri seolah tak percaya dengan ucapan Bahlil Lahadalia.

Faisal Basri tegas mengatakan ia memiliki data dan bukti soal ribuan TKA yang masuk di Indonesia.

Bahlil Lahadalia mengatakan Omnibus Law ini memudahkan UMKM untuk berkembang.

"Dari perizinan yang sangat mudah, pemerintah wajib mempromosikan UMKM dan membuka investor untuk orang-orang luar demi memajukan UMKM," ujar Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Faisal Basri mengaku tidak masalah dengan pembahasan UMKM.

"kalau soal UMKM saya tidak ada masalah, saya dukung," ujarnya.

Apa itu Omnibus Law?

Istilah omnibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law.

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM.

Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Isi Omnibus Law Cipta Kerja

Konsep omnibus law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi.

Diberitakan Kompas.com, 21 Januari 2020, pada Januari 2020, ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan.

Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu:

Penyederhanaan perizinan tanah

Persyaratan investasi

Ketenagakerjaan

Kemudahan dan perlindungan UMKM

Kemudahan berusaha

Dukungan riset dan inovasi

Administrasi pemerintahan

Pengenaan sanksi

Pengendalian lahan

Kemudahan proyek pemerintah

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (6/10/2020) UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

(Tribunnews.com/TribunnewsWiki.com)