Breaking News:

Berita Batang

Bupati Batang Wihaji Serahkan Penanganan Galian C Ilegal Pada Penegak Hukum 

Bupati Batang Wihaji menegaskan penanganan terkait galian C sepenuhnya diserahkan kepada aparat penengak hukum (APH).

Istimewa
Bupati Wihaji saat membuka Rakor PPID mengenai Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19 di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Selasa (30/3/2021). 

Penulis : Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Bupati Batang Wihaji menegaskan penanganan terkait galian C sepenuhnya diserahkan kepada aparat penengak hukum (APH).

"Segala kegiatan penambangan batuan dan mineral harus sesuai peraturan serta perundang-undangan, kalau melanggar perda RTRW kewenangan sepenuhnya pada aparat dalam hal ini Satpol PP," tutur Bupati Wihaji, Rabu (28/4/2021).

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batang, terdapat 16 izin lingkungan terkait tambang galian C.

Adapun rinciannya, 11 izin lokasi yang berada di kecamatan Gringsing dan lima izin lokasi di Bandar.

Khusus izin lokasi penambangan di Bandar tidak akan diperpanjang karena tidak sesuai perda RTRW terbaru.

Hingga kini, tidak ada izin lingkungan yang dikeluarkan DLH Kabupaten Batang selain kecamatan Gringsing.

Berdasarkan perda No.13 Th 2019 ttg RTRW Kabupaten Batang Th 2019-2031 mengatur hanya ada enam wilayah kecamatan yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pertambangan batuan yaitu kecamatan Banyuputih, Gringsing, Limpung, Subah, Tersono, dan Tulis. (din)


Penulis: dina indriani
Editor: rival al manaf
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved