Breaking News:

Guru Berpaham Radikal 10 Menit Ajari Pancasila, 140 Menit Sisanya Membunuh Pancasila

Anak-anak di sekolah termasuk di tingkat dasar dan menengah bahkan taman kanak-kanak berisiko terpapar ajaran intoleransi dan radikalisme.

Tribun Jateng/ Mamdukh Adi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti (tengah) dan sejumlah narasumber saat diskusi terkait pendidikan Pancasila di sekolah dasar dan menengah. 

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Anak-anak di sekolah termasuk di tingkat dasar dan menengah bahkan taman kanak-kanak berisiko terpapar ajaran intoleransi dan radikalisme.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang juga tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Muhammad Adnan saat diskusi di Semarang menyampaikan, pemahaman radikalisme yang merasa paling benar sendiri itu menyusup ke sekolah melalui guru.

"Saya mengetahui sendiri. Guru yang mengajar suka menyisipkan pesan-pesan ajaran yang menyinggung paham-paham radikalisme. 10 menit mengajarkan Pancasila dan 140 menit sisanya membunuh Pancasila," kata Adnan, Jumat (30/4/2021).

Menurutnya, guru merupakan pintu masuk paham radikalisme di sekolah. Kuncinya ada pada para guru.

Maraknya radikalisme harus dilawan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan di sekolah.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk bertindak. Para guru bisa diberikan penataran terkait keindonesiaan dan keislaman yang sebetulnya keduanya terintegrasi.

Selain itu, harus dilakukan pelacakan atau tracking guru-guru yang sudah terpapar paham radikalisme. Kemudian, proses screening dalam perekrutan seorang guru juga penting dilakukan.

"Pancasila itu musuh bagi yang tidak bertuhan dan merasa paling bertuhan. Karena orang yang merasa paling bertuhan tidak menganggap Pancasila itu ada," tandas pria yang pernah duduk sebagai Ketua Pimpinan Wilayah NU Jateng ini.

Komisi X DPR RI yang juga membidangi pendidikan saat ini sedang menghimpun big data guru terkait. Big data itu nantinya digunakan untuk melacak atau tracking latar belakang guru serta melihat kegiatannya di media sosial.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, fungsi big data itu untuk mengetahui semua kegiatan dan apa yang disampaikannya terutama di media sosial. Dari itu, bisa diketahui apakah guru tersebut sudah mengarah kepada paham radikalisme atau tidak.

"Ada big data yang yang tahun demi tahun diperbaiki sehingga lebih besar terkait tracking latar belakang guru dan kegiatannya terutama di media sosial. Jadi paham, guru ini ngapain aja. Untuk menghimpunnya, bisa dengan kementerian mewajibkan guru untuk mem-follow akun Kemendikbud, dari situ kan bisa konangan (ketahuan). Bisa kelihatan kalimat saat dia memberikan komentar di publik itu mengandung unsur apa," jelas Agustina.

Big data tersebut, kata dia, sedang dibangun. Karena itu pihaknya mati-matian mempertahankan Menteri Nadiem Makarim agar tidak diganti. Karenanya, jika diganti, semua sistem yang sudah dibangun akan dimulai lagi dari nol.

"Kami ini mempertahankan Menteri Nadiem jadi menteri. Mengapa? Karena ada mimpi yang kami tuju ini. Karena komitmennya (Menteri Nadiem) soal radikalisme ini sama dengan kita. Misinya menyelamatkan NKRI dari generasi muda yang radikalisme. Orang nomor satu di sekitarnya yakni guru. Makanya pendidikan harus diselamatkan lebih dulu," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved