Breaking News:

May Day 2021

2 Tuntutan Buruh di Peringatan May Day 2021, UU Cipta Kerja Dinilai Dapat Eksploitasi Pekerja

Pada peringatan May Day 2021 atau hari buruh tahun ini, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengajak seluruh pekerja, organisasi seri

Editor: m nur huda
Tribun Jateng/Hermawan Handaka
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi beserta jajarannya menemui perwakilan buruh dalam peringatan hari buruh May Day yang berlangsung di Hall Balaikota Semarang, Sabtu (1/5/21). Hendi juga menandatangi petisi yang berupa tulisan THR Cair Tanpa Dicicil yang di saksikan perwakilan buruh. Acara berlangsung damai dan sesuai prokes. Peringatan May Day Jawa Tengah khususnya Kota Semarang berlangsung kondusif. Sejumlah buruh dari perwakilan 10 federasi melakukan kegiatan sambung rasa bertema “Buruh Bicara”. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi merespon tuntutan buruh terkait THR sehingga pihaknya akan mengabulkannya dengan membuat surat kepada pengusaha agar mencairkan THR 1x gaji dan tidak dicicil. Hendrar bahkan memberikan vaksinasi kepada buruh sebagai kado May Day. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pada peringatan May Day 2021 atau hari buruh tahun ini, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengajak seluruh pekerja, organisasi serikat pekerja dan rakyat Indonesia untuk menuntut pembatalan omnibus law UU Cipta Kerja dan mengusut tuntas semua kasus korupsi.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, dua tema besar tersebut yang akan disuarakan oleh Aspek Indonesia dalam memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021.

Mirah menjelaskan, Aspek Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan judicial review yang diajukan oleh KSPI, untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

“Secara formil, pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945,” kata Mirah dalam siaran pers, Jumat (30/4/2021).

Selain itu secara materil, Mirah menilai UU Cipta Kerja telah berdampak pada hilangnya hak konstitusional setiap warga negara untuk bisa mendapatkan jaminan kepastian pekerjaan, jaminan kepastian upah dan jaminan sosial.

“UU Cipta Kerja telah menghapus dan menghilangkan hak konstitusional warga negara yang sebelumnya ada pada UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003,” kata dia.

Menurut Mirah, hilangnya hak konstitusional mencakup upah minimum kota/kabupaten, hilangnya hak pesangon bagi pekerja yang diputus hubungan kerja (PHK), serta hilangnya perlindungan hukum untuk pekerja karena pengusaha dapat melakukan PHK sepihak tanpa melalui putusan pengadilan.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga dinilai akan menciptakan praktek eksploitasi yang semakin parah terhadap pekerja melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing serta sistem upah per jam.

Tak hanya itu, Aspek Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk serius dan tuntas dalam memimpin pemberantasan kasus korupsi yang sangat merugikan rakyat Indonesia.

"Mengusut dan menjatuhkan sanksi terberat kepada pelaku korupsi. Di saat rakyat sedang turun daya belinya dan semakin susah karena pandemi Covid-19, maka terhadap para pelaku korupsi yang telah merampok uang rakyat, sepantasnya dihukum seberat-beratnya tanpa ampun,” ujar Mirah.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved