Breaking News:

Berita Blora

Demo May Day, Buruh di Blora Tuntut Ombinus Law dan Aturan Turunannya Dicabut

Para buruh menyampaikan bermacam tuntutan, di antaranya agar Omnibus Law berikut peraturan turunannya dicabut

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Pertamima (SPKP) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi tepat di hari buruh di depan Kantor Bupati Blora, Sabtu (1/5/2021).

Para buruh menyampaikan bermacam tuntutan, di antaranya agar Omnibus Law berikut peraturan turunannya dicabut.

Para buruh tersebut membawa sejumlah poster dan spanduk berisi tuntutan. Di antaranya poster bertuliskan 'Cabut Omnibus Law dan Seluruh PP Turunannya'.

Kemudian spanduk berwarna merah yang mereka bentangkan bertuliskan 'Catatan Buruk Pemkab Blora, Upah Buruh Tidak Dibayarkan, Kenapa Pemerintah Diam, Mana Tanggung Jawab Kalian'.

Ketua SPKP, Agung Pujo Susilo, mengatakan, selain menuntut dicabutnya Omnibus Law berikut peraturan turunannya, dalam aksi tersebut para buruh menuntut agar pemerintah turut aktif membantu buruh PT Caraka Perdana Megah agar membayar upah bulan Agustus 2017.

"Sudah empat tahun lamanya sampai sekarang belum selesai. Upaya mediasi sudah kami lakukan tapi sampai sekarang kita memandangnya pemerintah masih diam," ujar Pujo.

Pujo melanjutkan, dampak tidak dibayarkannya gaji pada Agustus 2017 itu terasa sampai sekarang.

"Satu bulan tidak gajian, maka perusahaan ini bisnisnya harus dihentikan. Komponennya itu gaji, tabungan, dan JHT," katanya.

Kemudian untuk tuntutan lain dalam aksi tersebut yakni dicabutnya Omnibus Law berikut peraturan turunannya. Hal itu dinilai sangat merugikan kaum buruh.

"Karena kawan buruh ini statusnya kontrak seumur hidup. Mereka tidak punya status kerja. Pada suatu sisi dia berjuang untuk bagaimana bisa diangkat sebagai karyawan tetap, adanya Omnibus Law harapan pupus," katanya.

Pujo melanjutkan, Upah Minimun Sektoral Kabupaten (UMSK) harus ditetapkan. Hal itu dinilai sebagai acuan pengupahan kepada buruh. Termasuk buruh yang bekerja di bawah perusahaan sektor migas.

"Seharusnya pakai UMSK, karena di bawah BUMN kami dorong Kabupaten Blora (UMSK) ditetapkan," katanya.

Dalam aksi kali ini yang diikuti oleh puluhan buruh itu juga menggelar orasi di depan Kantor DPRD. Selain menyampaikan orasi, para buruh juga membagikan masker kepada sejumlah pengendara.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, Sudharmono, mengatakan, pihaknya siap menjadi jembatan dalam upaya penyelesaian pengupahan buruh yang belum dilunasi pada 2017.

"Pada prinsipnya kami akan bantu, apa yang mejadi harapan mereka akan kami teruskan pada perusahaan sesuai dengan hak-hak mereka," kata dia. (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved