Breaking News:

Berita Video

Video Buruh di Blora Tuntut Omnibus Law dan Aturan Turunannya Dicabut

Para buruh menyampaikan bermacam tuntutan, di antaranya agar Omnibus Law berikut peraturan turunannya dicabut

"Karena kawan buruh ini statusnya kontrak seumur hidup. Mereka tidak punya status kerja. Pada suatu sisi dia berjuang untuk bagaimana bisa diangkat sebagai karyawan tetap, adanya Omnibus Law harapan pupus," katanya.

Pujo melanjutkan, Upah Minimun Sektoral Kabupaten (UMSK) harus ditetapkan. Hal itu dinilai sebagai acuan pengupahan kepada buruh. Termasuk buruh yang bekerja di bawah perusahaan sektor migas.

"Seharusnya pakai UMSK, karena di bawah BUMN kami dorong Kabupaten Blora (UMSK) ditetapkan," katanya.

Dalam aksi kali ini yang diikuti oleh puluhan buruh itu juga menggelar orasi di depan Kantor DPRD. Selain menyampaikan orasi, para buruh juga membagikan masker kepada sejumlah pengendara.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, Sudharmono, mengatakan, pihaknya siap menjadi jembatan dalam upaya penyelesaian pengupahan buruh yang belum dilunasi pada 2017.

"Pada prinsipnya kami akan bantu, apa yang mejadi harapan mereka akan kami teruskan pada perusahaan sesuai dengan hak-hak mereka," kata dia. (*)

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE:

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved